Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI A DPRD Provinsi DKI Jakarta mengimbau Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) mengkaji lagi data lokasi pemasangan internet gratis (JakWiFi) di sejumlah wilayah Ibu Kota.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan lantaran diduga beberapa titik pemasangan tidak tepat sasaran. Karena seharusnya program itu dipasang di daerah kumuh padat penduduk.
“Dari 1.200 sekian ini, ada yang di Menteng dan banyaknya bukan main. Padahal itu daerah orang berada. Namun, kenapa di kampung saya yang ada di pinggir kali, saya tanya Lurah saya enggak tahu dia,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (9/4).
Baca juga: Kemenhub: Nekat Mudik, Kendaraan Bakal Diputar Balik
Inggard berharap Diskominfotik DKI memiliki standarisasi yang detail untuk memasang JakWiFi sehingga tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat kurang mampu.
“Harus ada standarisasi, di mana yang harus ditaruh. Saya ingin implementasinya bermanfaat untuk masyarakat,” ucapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menjelaskan, 1.200 titik WiFi gratis yang dipasang pada 2020 berada di RW kumuh dan miskin. Sementara 2.300 titik yang rencananya akan dipasang pada 2021 adalah pengajuan dari beberapa wilayah yang membutuhkan.
“Proses penetapan 2.300 titik dilakukan dengan dua metode, pertama adalah dilakukan secara bottom-up yakni Biro Tapem (Tata Pemerintahan) meminta usulan dari masing- masing wilayah terkait dengan kebutuhan. Kedua, melakukan network planning yaitu kajian secara teknis apakah satu wilayah memang diperlukan beberapa titik agar dapat melingkupi cakupan area tersebut,” terangnya. (OL-1)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved