PPKM Tak Efektif, DKI Serahkan Kebijakan PPKM Selanjutnya ke Ahli

PRESIDEN Joko Widodo sudah menyatakan kalau penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tidak efektif. Tak hanya itu, sejumlah kalangan menilai PPKM tetap tidak akan maksimal membendung penyebaran covid-19.

Menanggapi pandangan Presiden hingga publik ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizq Patria mengaku akan menyerahkan kepada pakar atau ahli terkait kebijakan PPKM selanjutnya. PPKM yang diperpanjang ini akan selesai pada 8 Februari mendatang.

Pihaknya pun mengatakan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam pengambilan langkah kebijakan selanjutnya.

"Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menyerahkan kepada ahli terkait PPKM ke depan, PPKM ke tiga baiknya gimana," kata Ariza, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (2/2).

Meski demikian, Ariza tetap melihat PPKM ini tetap memiliki dampak pada penanganan covid-19. Karena telah menyeragamkan kebijakan dari semua daerah di Pulau Jawa dan Bali. Tidak hamlnya Jakarta dan Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Baca juga: Sebagai Penyintas, Ariza akan Ikut Donorkan Plasma Konvalesen

"Jadi dengan PPKM atau PSBB Tansisi ini kebijakan baik itu ada keseragaman, kesamaan dari provinsi. Ini sangat baik juga substansi materi dari PPKM itu disamakan tidak hanya di Jakarta dan Bodetabek tapi Jawa dan Bali," jelasnya.

Pihaknya pun berharap ke depannya dari kebijakan PPKM ada peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar Bodetabek. Pihaknya berharap pemerintah pusat bisa tingkatkan berbagai fasilitas di Bodetabek dan luar Jabodetabek, seperti di Jawa dan Bali pun perlu ada peningkatan fasilitas.

"Dengan adanya peningkatan fasilitas membantu percepatan, pencegahan dan penanganan," pungkasnya. (OL-4)