DKI dan Pusat Sepakat Ketatkan Disiplin Prokes

KASUS baru covid-19 di Ibu Kota terus menanjak. Bahkan, pada akhir pekan lalu dan untuk kali pertama kasusnya menembus angka 2.000. Kondisi tersebut kian diperparah dengan terbatasnya tenaga kesehatan dan ruang isolasi pasien, serta krisis lahan permakaman.

Realitas itu memicu kekhawatiran berbagai pihak termasuk, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut pun langsung menelepon Gubernur Anies Baswedan untuk membahas hal tersebut.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemarin. “Betul, ini juga tantangan kita. Memang ini tidak boleh dianggap enteng. Tadi (kemarin) pagi Pak Luhut telepon saya, telepon Pak Gubernur. Kita diskusi tentang Jakarta, tentang lain-lain,” katanya.

Hasil percakapan itu bulat menyepakati untuk dilakukan pengetatan disiplin dalam protokol kesehatan. Hal itu juga disepakati Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Riza mengaku pihaknya telah mengimbau masyarakat untuk diam di rumah serta meminta para pelaku usaha menutup tempat usahanya seperti hotel, rumah makan, restoran, dan wisata.

“Di masa akhir tahun ini kita minta masyarakat untuk berada di rumah, tidak keluar, apalagi berlibur ke daerah. Kemudian bagi pelaku usaha kami minta ditutup, tidak boleh merayakan kegiatan Tahun Baru,” ujarnya.

Pria yang karib disapa Ariza itu juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan tempat usaha yang melanggar prokes. Izin usaha akan dicabut jika terbukti ketentuan protokol kesehatan dilanggar.

Menurut dia, meningkatnya klaster keluarga menjadi salah satu penyebab kasus baru terus melonjak. Faktor lain yang membuat bertambah karena beberapa rumah sakit terlambat mengakumulasikan data hasil tes PCR.

“Ada penambahan klaster keluarga atau kelas rumah. Kami meminta agar masyarakat, khususnya di rumah, lebih taat, lebih disiplin, sekalipun dalam lingkungan rumah keluarga. Tidak hanya cuci tangan, sering mandi yang teratur, tetapi juga jaga jarak. Kami minta untuk membiasakan tetap menggunakan masker sekalipun di rumah,” kata dia.

Rem darurat

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mendukung wacana Pemerintah Provinsi DKI mengambil kebijakan rem darurat. Ia menilai kebijakan ini sangat dimungkinkan mengingat kapasitas rawat fasilitas kesehatan sudah mendekati kritis.

Teguh menyarankan dalam mengambil kebijakan PSBB secara ketat Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah sekitar agar kebijakan yang sama juga dilakukan pemerintah daerah Bodetabek. “Jangan sampai Jakarta menarik rem darurat kawasan penyangga longgar, potensi positivity rate penyangga malah yang naik,” tukasnya.

Senada dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Dia menyebut sinergi kebijakan dengan wilayah penyangga juga berkaitan dengan mobilitas warga yang hendak keluar dan masuk Jakarta.

Menurut Ariza, kebijakan rem darurat PSBB akan diambil berdasarkan hasil evaluasi dua mingguan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) DKI. “Kita akan lihat fakta dan data karena sangat dinamis,” tandasnya. (Put/Hld/Ssr/J-2)