Kenaikan Pendapatan DPRD DKI untuk Kegiatan Masyarakat

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang beredar di masyarakat tidak benar dan merupakan
pembohongan publik.

“Buktinya adalah lembaran yang beredar bukan berbentuk format keuangan pemerintahan,” ujar dia dalam keterangan tertulis, kemarin.

Ia menerangkan bahwa selama ini pembahasan panitia khusus (pansus) RKT tidak pernah memutuskan besaran biaya, tapi bentuk kegiatan.

Selain itu, perubahan yang ada dalam RKT juga terkait dengan kegiatan untuk masyarakat, yakni kegiatan reses serap aspirasi dan sosialisasi peraturan
daerah (perda). Ada juga usulan tambahan sosiali sasi rancangan perda, sosialisasi pilar kebangsaan, serta kunjungan dalam provinsi dalam rangka penguatan penyerapan aspirasi masyarakat.

“Setiap kegiatan tersebut, anggarannya bukan dikirim ke rekening anggota DPRD DKI Jakarta,” tambah dia.

Anggaran dikirim ke rekening penyelenggara yang penyelenggaraannya didampingi staf Sekretariat Dewan. Ia menekankan bahwa kegiatan yang dianggarkan tersebut merupakan bentuk kepedulian di masa pandemi covid-19.

“Tidak benar mengenai isu yang berkembang tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta seperti yang dituduhkan sebagai upaya memperkaya diri,” kata dia.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengharapkan agar Gubernur DKI Anies Baswedan membatalkan usulan kenaikan anggaran (RKT) DPRD DKI 2021 yang mencapai Rp800 miliar.

“PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan,” kata Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar.

Menurut dia, pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh sehingga Anies harus memotong gaji PNS sebesar 50%. “Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” katanya.

Michael menjelaskan, polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Dia menjelaskan, pada awal 2015, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan ‘pemahaman nenek lu!’ untuk anggaran pokok pikiran (pokir)
sebesar Rp8,8 triliun. Pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp2 juta per orang.

“Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, usulan tersebut akan kandas,” katanya. (Hld/Ant/J-1)