Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengubah skema pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19. Bila sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako, di 2021 akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemarin, mengatakan hal itu sesuai usulan dalam pandangan umum fraksi di DPRD DKI terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB-PPP.
Dengan begitu, terang dia, Pemprov DKI akan mengubah skema pemberian bantuan bagi warga terdampak pandemi dengan BLT.
"Eksekutif menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta sependapat untuk mengganti penyaluran sembako menjadi BLT. Untuk pelaksanaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat," ujar Riza.
Dampak pandemi menjadi sorotan khusus seluruh fraksi DPRD DKI. Hampir seluruh fraksi juga meminta Pemprov DKI fokus pada pemulihan perekonomian warga terdampak. Salah satu rekomendasi yang diberikan fraksi-fraksi yakni mengonversi pemberian bantuan secara tunai.
Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta. Gerindra menilai selama masa pandemi distribusi paket bantuan yang dilaksanakan pemprov kerap bermasalah di lapangan. Dengan demikian, pemprov pun direkomendasikan mengganti skema paket bantuan dengan BLT.
"Sebaiknya dalam bentuk BLT sehingga dapat dimonitor dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini mencegah over lapping," ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DKI Inggard Joshua.
Senada disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI. Golkar meminta distribusi BLT di Ibu Kota berlangsung efektif dan tepat sasaran. Fraksi Golkar juga mendorong Pemprov DKI terus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, Pemprov harus mengganti skema penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi menjadi BLT melalui biaya tidak terduga (BTT) di tahun 2021," pungkas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Basco. (Hld/J-2)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved