Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengubah skema pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19. Bila sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako, di 2021 akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemarin, mengatakan hal itu sesuai usulan dalam pandangan umum fraksi di DPRD DKI terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB-PPP.
Dengan begitu, terang dia, Pemprov DKI akan mengubah skema pemberian bantuan bagi warga terdampak pandemi dengan BLT.
"Eksekutif menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta sependapat untuk mengganti penyaluran sembako menjadi BLT. Untuk pelaksanaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat," ujar Riza.
Dampak pandemi menjadi sorotan khusus seluruh fraksi DPRD DKI. Hampir seluruh fraksi juga meminta Pemprov DKI fokus pada pemulihan perekonomian warga terdampak. Salah satu rekomendasi yang diberikan fraksi-fraksi yakni mengonversi pemberian bantuan secara tunai.
Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta. Gerindra menilai selama masa pandemi distribusi paket bantuan yang dilaksanakan pemprov kerap bermasalah di lapangan. Dengan demikian, pemprov pun direkomendasikan mengganti skema paket bantuan dengan BLT.
"Sebaiknya dalam bentuk BLT sehingga dapat dimonitor dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini mencegah over lapping," ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DKI Inggard Joshua.
Senada disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI. Golkar meminta distribusi BLT di Ibu Kota berlangsung efektif dan tepat sasaran. Fraksi Golkar juga mendorong Pemprov DKI terus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, Pemprov harus mengganti skema penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi menjadi BLT melalui biaya tidak terduga (BTT) di tahun 2021," pungkas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Basco. (Hld/J-2)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved