Pemprov Harus Terbuka, Jakarta Masih Rawan Banjir

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus terbuka kepada warga bahwa wilayah Ibu Kotai rawan banjir. Sehingga ketika hujan besar, warga bisa melakukan langkah antisipasi.

Hal itu ditekankan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Zita Anjani. Dia memandang upaya serius penanganan banjir baru terlihat dalam postur APBD 2021. Artinya, dampak penanganan banjir bisa dirasakan sekitar 2-3 tahun mendatang.

Baca juga: Jika Banjir, Anies Janji Bisa Surutkan Air dalam 6 Jam

“Dampak pengurangan banjir baru bisa dirasakan paling tidak 2-3 tahun lagi. Itu harus terbuka disampikan ke warga. Jadi ketika nanti hujan warga bisa antisipasi dari jauh hari,” pungkas Zita saat dihubungi, Rabu (11/11).

Pihaknya pun mengingatkan agar anggaran banjir fokus pada pembangunan infrastruktur. Sebab, upaya itu dapat meningkatkan kapasitas menampung air. Pada akhirnya, bisa mengurangi dan mencegah banjir.

“Kapasitas kali atau sungai eksisiting hanya 950 m3/detik. Sedangkan rata-rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100-2.650 m3/detik. Bahkan awal 2020 ini mencapai 3.389 m3/detik,” jelas Zita.

Baca juga: Wagub DKI Bantah Jumlah Tes Swab Sengaja Diturunkan

Menurutnya, Pemprov DKI juga harus meningkatkan lahan hijau dan lahan serapan. Sejauh in, ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta baru sekitar 9,98%. Untuk menyerap genangan air dengan baik, dibutuhkan RTH sebesar 30%.

“Lalu mau mengandalkan sumur resapan yang baru dibangun 1.772 titik, dari 1,8 juta titik yang dibutuhkan. Tentu itu hal yang mustahil untuk menghilangkan genangan dalam 6 jam,” cetus dia.(OL-11)