Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diwanti-wanti mengelola anggaran penanganan banjir dengan serius. Apalagi, anggaran yang disiapkan untuk menanggulangi masalah menahun itu mencapai lebih dari Rp4 triliun.
"Anggaran yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak main-main sebesar Rp4,05 triliun. Saya minta komitmennya untuk kerja yang betul," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).
Prasetio mengatakan anggaran itu disiapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD tahun 2021. Dana tersebut berasal dari pinjaman Pemerintah Pusat ke DKI dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca juga: Lokasi Penampungan Siap Digunakan
Pinjaman anggaran untuk meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp3,1 triliun. Sementara sisanya berasal dari APBD DKI Jakarta.
Prasetio meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dalam memanfaatkan anggaran. Supaya banjir tidak terulang akibat program revitalisasi trotoar di sejumlah wilayah di Jakarta.
"Saya juga akan menggagas apel siaga banjir untuk mengetahui jumlah pasukan biru, oranye, hijau, dan alat-alat berat yang akan disiapkan," ujar Ketua DPRD DKI itu.
Prasetio mengatakan seluruh persiapan mencegah dan menangani banjir harus maksimal. Supaya Pemprov DKI mengetahui kelebihan dan kekurangan sumber daya untuk dialokasikan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Juaini menjelaskan anggaran sebesar Rp4,05 akan digunakan untuk pembebasan lahan. Lahan itu bakal digunakan untuk melebarkan kali dan membangun waduk.
Anggaran tersebut, kata Juaini, juga dialokasikan untuk membangun polder pengendali banjir, merevitalisasi pompa pengendali banjir, dan membangun tanggul pengaman pantai (NCICD A). Kemudian membangun drainase vertikal, mengembangkan flood supporting information system, dan menata kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
"Untuk pekerjaan hingga akhir tahun ini, kita fokus pada pengerukan waduk, situ, embung yang telah dilaksanakan dari Maret sampai Desember," papar Juaini. (OL-1)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
BENCANA banjir di Kabupaten Karawang meluas secara signifikan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang menyalurkan sebanyak 2.720 nasi bungkus kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak banjir, Kamis (22/1).
Pengendara Sepeda Motor Dialihkan Masuk Jalan Tol Dampak Banjir di Cengkareng
FENOMENA banjir di atas Flyover Pesing, Jakarta Barat, memicu tanda tanya besar di kalangan pengguna jalan. Dengan elevasi tinggi seharusnya air hujan dapat mengalir ke saluran bawah.
Banjir flyover pesing di tengah memburuknya kondisi banjir Jakarta menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengendara, terutama bagi pemotor yang kerap melintas di jalur tersebut.
Sementara itu, dampak cuaca ekstrem juga dirasakan di Kabupaten Manggarai Barat. Banjir dilaporkan merendam sekitar 10 hektare sawah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved