Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berencana akan memeriksa M. Munjiat selaku anak dari Sugi Nur Raharja.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Chandra Purna Irawan menuturkan Munjiat akan diperiksa pada pukul 13.00 WIB, Senin (2/11).
"Hari ini pukul 13.00 WIB, anak Gus Nur diperiksa di Ditsiber Mabes Polri," terang Chandra, Senin (2/11).
Baca juga: Polri Bakal Panggil Refly Harun untuk Diperiksa Terkait Sugi Nur
Namun, pihak Mabes Polri belum memberikan respons terkait adanya pemeriksaan kepada Munjiat. Adapun penyidik sejauh ini telah memeriksa empat orang saksi. Dua di antaranya ialah pihak pelapor dan dua lainnya merupakan ahli bahasa dan hukum pidana.
Awi mengemukakan penyidik berencana melakukan pemeriksaan terhadap ahli ITE. Pemeriksaan tersebut bakal dilakukan usai penyidik memeriksa bukti video terkait ujaran kebencian terhadap NU yang dilakukan oleh tersangka Sugi Nur.
Sugi Nur ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri di kediamannya yang berlokasi di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (24/10) dini hari.(OL-5)
Dalam kalender yang digunakan umat islam, ada bulan tertentu yang dimaknai lebih mulia. Selain Ramadan dan Rajab, Muharram juga menjadi bulan yang dirayakan umat Islam dengan suka cita.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Dalam kegiatan ini, ratusan kader Muslimat NU dari berbagai daerah hadir mengikuti pembelajaran dan pemetaan potensi diri melalui metode Talent DNA yang dikembangkan oleh Founder ESQ
TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka.
Pada era Soeharto, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia sering disampingkan karena pemerintah lebih mendorong kebijakan luar negeri yang bebas-aktif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved