Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEJUMLAH elemen buruh dan mahasiswa kembali melakukan demontrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), hari ini, Rabu (28/10). Polisi pun menyiapkan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kemacetan.
"Hindari kawasan gedung DPR/MPR, kawasan Tugu Proklamasi, Jalan MH Thamrin, dan Istana Merdeka," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (28/10).
Berikut pengalihan arus di Istana Merdeka dan Jalan MH Thamrin:
Kendaraan dari arah Jalan Veteran Raya yang menuju Jalan Veteran III akan diluruskan ke Traffic light Harmoni. Kemudian, kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara akan dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.
Kendaraan dari Jalan Ridwan Rais yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Selanjutnya, arus dari Jalan MH Thamrin yang menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih.
Kendaraan dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin. Sebaliknya, kendaraan dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.
Kendaraan dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, arus lalu lintas dari Jalan Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit.
Kendaraan dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada.
Untuk skema pengalihan arus lalu lintas di kawasan DPR/MPR:
Kendaraan dari Jalan Gatot Subroto arah Gedung DPR dibelokkan ke kiri ke Jalan Gerbang Pemuda. Sebaliknya, kendaraan dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda.
Kendaraan dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di off ramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang. Kendaraan dari Jalan Palmerah timur menuju Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.
Kendaraan dari Jalan Asia Afrika arah Jalan Gelora dibelokkan ke kanan Jalan Gerbang Pemuda. Terakhir, kendaraan dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.
Sedangkan untuk skema pengalihan arus lalu lintas di kawasan Tugu Proklamasi:
Baca juga: Polisi Tangkap 10 Admin Medsos Provokasi Pelajar
Kendaraan dari arah Jalan Pramuka menuju Jalan Proklamasi di Traffic Light Tambak dialihkan menuju Jalan Manggarai maupun ke Jalan Matraman Dalam.
Kendaraan dari arah Jalan Diponegoro yang akan menuju Jalan Proklamasi diluruskan menuju Salemba Raya. Kemudian, kendaraan yang datang dari arah Jalan Cikini Raya yang akan menuju Jalan Proklamasi dialihkan menuju Jalan Salemba Raya
Sebelumnya, Sambodo menyebut tiga lokasi itu akan menjadi titik aksi demonstrasi. Masyarakat diimbau menghindari tiga titik tersebut.
"Besok ada di Istana, DPR-MPR, dan Tugu Proklamasi," ucap Sambodo, Selasa (27/10).
Sambodo mengatakan arus lalu lintas menuju Istana Merdeka sudah ditutup sejak Selasa (27/10) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Sementara arus lalu lintas di kawasan DPR/MPR dan Tugu Proklamasi menyesuaikan situasi di lapangan. (OL-1)
Penetapan UU Omnibus Law dinilai cepat. Salah satu langkahnya memberi masukan kepada pemerintah pusat, melalui argumentasi sesuai fakta dan melibatkan peranan legislative.
Jika tidak hati-hati, omnibus law justru berpotensi semakin menjauhkan tujuan utama investasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
Tekanan yang dilakukan para buruh pun kemudian mereda karena keberhasilan program ini dalam memenuhi kepentingan para buruh dan juga stakeholders lainnya.
Kelebihan & Kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja
EMPAT dari belasan buruh yang melakukan aksi anarkistis saat berlangsung demo omnibus law di sebuah perusahaan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ditahan.
600-800 orang akan melakukan demo penolakan produk hukum Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerj di Balai KOta dan DPRD DKI
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved