Anies Harus Segera Inventarisasi Aset Air Bersih

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera melakukan inventarisasi aset air bersih di Jakarta.

Pasalnya, kontrak pengelolaan air bersih dengan swasta, yakni Aetra dan Palyja berakhir pada 2023. Namun, belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih.

Baca juga: Pengusaha Makin Terpuruk, DPRD DKI Usul Relaksasi PBB 50%

“Sayangnya, baik Pemprov DKI maupun PAM Jaya belum melakukan inventarisasi aset, padahal waktu semakin dekat. PSI mendesak agar Anies segera melakukan inventarisasi aset air bersih di Jakarta,” kata William dalam Konferensi Pers secara virtual, Jumat (16/10).

Pemindahan pengelolaan dari swasta ke pemerintah ini memang kewajiban yang perlu dilakukan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017 yang memerintahkan pengembalian pengelolaan air bersih dari pihak swasta (Aetra dan Palyja) kepada pemerintah (Pemprov DKI Jakarta). Putusan ini telah dikeluarkan sejam 2017 silam.

“Salah satu persiapan yang paling penting adalah inventarisasi aset yang dikuasai pihak swasta yang bertujuan untuk mencegah hilangnya aset milik Pemprov DKI. Sehingga Pemprov DKI harus segera melakukan inventarisasi aset air bersih,” tutupnya. (OL-6)