Epidemiolog Sayangkan Anies Putuskan PSBB Transisi

EPIDEMIOLOG Dicky Budiman menyayangkan keputusan Gubernur Anies Baswedan yang memberlakukan kembali PSBB Transisi. Menurutnya, keputusan tersebut diambil di waktu yang tidak tepat sehingga kebijakan yang diambil tidak ideal.

Pasalnya, kasus aktif di Ibu Kota masih berada di angka 13 ribuan dan jumlah kematian masih dua digit. Hal itu memperlihatkan masih adanya pertumbuhan infeksi yang tinggi di komunitas.

"Putusan PSBB Transisi DKI bukanlah pilihan ideal mengingat kasus aktif yang meninggi di beberapa hari terakhir (13.000-an) dan masih adanya kematian 2 digit menunjukkan pertumbuhan infeksi yang masih serius di komunitas. Meski sudah ada perbaikan Rt menjadi 1,07," kata Dicky yang disampaikan kepada Media Indonesia, Senin (12/10).

Baca juga: DPRD Minta Anies Awasi Prokes Dengan Ketat Selama PSBB Transisi

Untuk itu, DKI Jakarta, saat ini, disarankan melakukan beberapa strategi. Seperti, melakukan tes PCR atau rapid tes antigen dengan batasan 1 tes per 1.000 orang. Dengan target pelacakan 80% dan melakukan karantina terpusat

"Bagi daerah yang saat ini belum dalam posisi 'terpaksa' melakukan PSBB, lebih disarankan melakukan secara optimal dan sungguh-sungguh, Tes PCR/Rapid Tes Antigen 1 tes/1000 orang/mg dengan target TPR 5% atau kurang/lacak (target 80%) dan isolasi/karantina terpusat," jelasnya.

Ahli Epidemi itu pun menyarankan adanya kewajiban menggunakan masker bagi 80% dari penduduk yang beraktivitas. Lalu menjaga jarak minimal 2 meter dan pembatasan kapasitas 4 m2, membatasi perjalanan, mengidentifikasi dan menghentikan keramaian massa untuk mencegah terjadinya super spreader. Yang terakhir adanya panduan komunikasi risiko yang baik untuk publik.

"Kewajiban memakai masker (80% dari penduduk yang beraktifitas, menjaga Jarak (2 meter) dan pembatasan kapasitas (4 M2), pembatasan perjalanan, mengidentifikasi & menghentikan keramaian massa untuk cegah terjadi super spreader, dan panduan komunikasi risiko yang baik untuk publik," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi pada 12-25 Oktober 2020. (OL-1)