Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan Cegah Pergeseran Kerumunan

PEMBERLAKUAN pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat jilid 2 di Jakarta menciptakan pergeseran keramaian warga ke wilayah Bodetabek.

Warga mencari tempat untuk rekreasi seperti restoran dan kafe di mall-mall di Bodetabek yang masih menyelenggarakan layanan makan di tempat karena di Jakarta restoran dan kafe hanya boleh melayani pesan antar.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, pergeseran keramaian ini lumrah terjadi karena perbedaan status PSBB yang terjadi.

"Namun, perlu peran pemerintah pusat untuk mensinergikan aturan agar tidak terjadi klaster penularan baru di lokasi-lokasi tersebut. Karena ini sudah lintas daerah," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).

Tidak hanya ke wilayah Bodetabek, warga Jakarta juga beralih rekreasi ke daerah-daerah lainnya yang lebih jauh karena pelonggaran keluar masuk Jakarta.

Terlebih ada tekanan ekonomi yang tidak mengizinkan pembatasan warga keluar masuk Jakarta.

"Sekarang apalagi mudah sekali kalau mau pergi ke berbagai kota di Pulau Jawa karena ada tol Trans Jawa. Memang potensi menyebarnya kasus itu ada. Makanya tidak cukup hanya Pemda Bodetabek saja, tetapi pemerintah pusat juga harus hadir mengkoordinasikan dengan pemda-pemda lainnya," terang politikus PKS itu.

Suhaimi berharap pemerintah pusat bisa meminta kepada seluruh daerah agar tetap taat protokol kesehatan meski kasus-kasus di luar Jabodetabek tidak tinggi.

"Ya harus ketat protokol kesehatannya di tempat-tempat wisata," pungkasnya. (OL-8)