Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
CALON Wakil Gubernur (Cawagub) DKI yang gagal menjadi wagub pada pemilihan yang diselenggarakan oleh DPRD DKI pada Mei lalu, Nurmansjah Lubis, diangkat menjadi komisaris di BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Nurmansjah atau yang akrab disapa Anca adalah politisi PKS yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI selama dua periode. Setelah lepas dari DPRD DKI pada 2014 lalu, Anca kemudian berwirausaha memproduksi kopi kekinian
"Iya betul (Komisaris) sejak 1 Agustus setelah proses fit and proper test pada Juli. Terus akhirnya berproses, dipanggil, lalu wawancara, jadi. Mudah-mudahan bisa membawa perbaikan ke depan," kata Anca saat dihubungi, Kamis (24/9).
Ia menegaskan meski telah menjadi komisaris BUMD terbesar milik DKI, ia tetap akan menjalankan bisnis minuman kopi yang sudah dirintisnya.
"Masih (kopi). Karena masih PSBB, jadi ane hanya delivery aja. Online. Karena kan dampaknya besar kalau buka di tempat. Karena kan gak sembarangan urusannya," terangnya.
Baca juga : Hadi Pranoto Kembali Mengeluh Sakit Saat Diperiksa Polisi
Ia pun berharap Jakpro sebagai BUMD properti bisa terus berkembang pesat.
"Mudah-mudahan Jakpro bisa lebih baik lagi. Kita bersama bahu-membahu memberikan kontribusi buat Jakarta. Doain ya," papar Anca.
Sebelumnya pada Mei lalu, politikus PKS Nurmansjah Lubis bertarung politik dengan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria atau Ariza untuk memperebutkan posisi Wagub DKI. Kursi wakil dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu telah kosong selama 1,5 tahun setelah Mantan Wagub Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk maju dalam Pilpres 2019.
Nurmansjah kalah suara dalam pemilihan yang dilangsungkan di DPRD DKI. Selanjutnya, Ariza dilantik menjadi Wagub DKI pada Juni lalu.(OL-7)
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved