Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Gubernur (Cawagub) DKI yang gagal menjadi wagub pada pemilihan yang diselenggarakan oleh DPRD DKI pada Mei lalu, Nurmansjah Lubis, diangkat menjadi komisaris di BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Nurmansjah atau yang akrab disapa Anca adalah politisi PKS yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI selama dua periode. Setelah lepas dari DPRD DKI pada 2014 lalu, Anca kemudian berwirausaha memproduksi kopi kekinian
"Iya betul (Komisaris) sejak 1 Agustus setelah proses fit and proper test pada Juli. Terus akhirnya berproses, dipanggil, lalu wawancara, jadi. Mudah-mudahan bisa membawa perbaikan ke depan," kata Anca saat dihubungi, Kamis (24/9).
Ia menegaskan meski telah menjadi komisaris BUMD terbesar milik DKI, ia tetap akan menjalankan bisnis minuman kopi yang sudah dirintisnya.
"Masih (kopi). Karena masih PSBB, jadi ane hanya delivery aja. Online. Karena kan dampaknya besar kalau buka di tempat. Karena kan gak sembarangan urusannya," terangnya.
Baca juga : Hadi Pranoto Kembali Mengeluh Sakit Saat Diperiksa Polisi
Ia pun berharap Jakpro sebagai BUMD properti bisa terus berkembang pesat.
"Mudah-mudahan Jakpro bisa lebih baik lagi. Kita bersama bahu-membahu memberikan kontribusi buat Jakarta. Doain ya," papar Anca.
Sebelumnya pada Mei lalu, politikus PKS Nurmansjah Lubis bertarung politik dengan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria atau Ariza untuk memperebutkan posisi Wagub DKI. Kursi wakil dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu telah kosong selama 1,5 tahun setelah Mantan Wagub Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk maju dalam Pilpres 2019.
Nurmansjah kalah suara dalam pemilihan yang dilangsungkan di DPRD DKI. Selanjutnya, Ariza dilantik menjadi Wagub DKI pada Juni lalu.(OL-7)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved