Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI Jakarta Edi Sumantri menegaskan hingga saat ini kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta dalam keadaan cukup.
Meski pendapatan daerah merosot tajam dan harus dilakukan berbagai penyesuaian, hingga saat ini baik untuk anggaran untuk penanganan covid-19 maupun untuk anggaran di luar penanganan covid-19 masih cukup sampai akhir tahun.
"Kita masih cukup. Contohnya ada nggak gaji yang tidak kita bayarkan? Ada nggak tagihan listrik, telepon yang nggak kita bayarkan? Nggak ada. Semua kita bayarkan kok," kata Edi saat dihubungi, Minggu (16/8).
Anggaran penanganan covid sekaligus pemulihan ekoonomi yang disisihkan dalam anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5,03 triliun pun menurutnya masih cukup.
Anggaran itu diketahui merupakan hasil 'refocusing' APBD 2020. Pemprov DKI Jakarta mencoret sebagian besar anggaran pembangunan dan dialihkan ke BTT.
Anggaran ini digunakan bagi SKPD yang terkait langsung dengan penanganan covid-19 serta pemulihan ekonomi termasuk pengadaan paket bantuan sosial di Dinas Sosial untuk membantu warga yang terdampak ekonominya.
Saat ini anggaran BTT baru terpakai sebesar 33,7% atau Rp1,7 triliun.
"Itu masih cukup kok saya perhitungkan sampai akhir tahun. Dinas Sosial sekali sebulan menganggarkan bantuan sosial itu Rp375 miliar. Saat ini masih ada sisa Rp3,3 triliun. Masih cukup untuk bansos sampai akhir tahun," jelas Edi. (OL-13)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved