Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI Jakarta Edi Sumantri menegaskan hingga saat ini kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta dalam keadaan cukup.
Meski pendapatan daerah merosot tajam dan harus dilakukan berbagai penyesuaian, hingga saat ini baik untuk anggaran untuk penanganan covid-19 maupun untuk anggaran di luar penanganan covid-19 masih cukup sampai akhir tahun.
"Kita masih cukup. Contohnya ada nggak gaji yang tidak kita bayarkan? Ada nggak tagihan listrik, telepon yang nggak kita bayarkan? Nggak ada. Semua kita bayarkan kok," kata Edi saat dihubungi, Minggu (16/8).
Anggaran penanganan covid sekaligus pemulihan ekoonomi yang disisihkan dalam anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5,03 triliun pun menurutnya masih cukup.
Anggaran itu diketahui merupakan hasil 'refocusing' APBD 2020. Pemprov DKI Jakarta mencoret sebagian besar anggaran pembangunan dan dialihkan ke BTT.
Anggaran ini digunakan bagi SKPD yang terkait langsung dengan penanganan covid-19 serta pemulihan ekonomi termasuk pengadaan paket bantuan sosial di Dinas Sosial untuk membantu warga yang terdampak ekonominya.
Saat ini anggaran BTT baru terpakai sebesar 33,7% atau Rp1,7 triliun.
"Itu masih cukup kok saya perhitungkan sampai akhir tahun. Dinas Sosial sekali sebulan menganggarkan bantuan sosial itu Rp375 miliar. Saat ini masih ada sisa Rp3,3 triliun. Masih cukup untuk bansos sampai akhir tahun," jelas Edi. (OL-13)
Evaluasi dilakukan untuk mendeteksi masalah atau kendala pada penyerapan anggaran.
Menurutnya, selama ini pihaknya tidak pernah mengunggah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta ke situs resmi apbd.jakarta.go.id.
PSI menilai jawaban Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kinerja Pemprov DKI.
"Kami mengapresiasi semua yang telah bekerja. Insyaallah nanti segera mungkin kita bisa melaksanakan. Bahkan sebagian dari program itu sudah bisa kita lakukan percepatan sebelum awal 2020."
Sudah bongkar pasang trotoar, halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO), duit DKI masih banyak yang belum terpakai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved