KEBIJAKAN pembatasan lalu lintas kendaraan ganjil genap dikritik berbagai pihak mulai dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sampai DPRD DKI Jakarta. Keduanya menyayangkan Pemprov DKI yang menerapkan ganji genap di masa pandemi karena dikhawatirkan ada gelombang perpindahan pengendara angkutan pribadi ke angkutan umum yang bisa menimbulkan klaster penularan Covid-19.
Hal itu secara tegas dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Ia menegaskan dalam implementasi ganjil genap, jumlah armada angkutan umum seperti Transjakarta ditambah dan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Baca juga: Positivity Rate Jakarta Naik Jadi 7,8%
Protokol kesehatan yang dilakukan di antaranya jaga jarak dengan maksimal jumlah penumpang hanya 30% di dalam bus serta ada jaga jarak di halte-halte bus. Selain itu, protokol kesehatan yang sama juga diterapkan di angkutan umum lainnya seperti MRT.
"Kan kita terapkan jaga jarak. Di seluruh jam itu maksimal jumlah penumpang tetap 30% sesuai kapasitas yang memungkinkan untuk jaga jarak itu tetap ada di bus-bus. Selain itu di MRT Jakarta juga protokol kesehatan amat dipatuhi," kata Syafrin saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (4/8).
Dari data Trans-Jakarta, kenaikan jumlah penumpang di hari pertama berlangsungnya ganjil genap pun tidak signifikan yakni 5,96%% dari 318.155 penumpang pada Senin (27/7) menjadi 337.118 penumpang pada Senin (3/8) kemarin.
Sementara itu, jumlah penumpang MRT Jakarta malah menurun. Pada Senin (27/7) jumlah penumpang mencapai 22.711 orang. Pada Senin (3/8) jumlah penumpang malah menurun sebesar 2,38% menjadi 22.171 orang.
"Ini artinya tidak terjadi lonjakan. Tentunya nanti akan ada evaluasi terus-menerus. Tapi pesan yang ingin kita sampaikan adalah jangan sampai ada mobilitas warga yang tidak penting. Warga sebaiknya tetap di rumah ketika memang tidak ada urusan yang urgen," tukasnya. (OL-14)
