Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PERWAKILAN wisudawan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA'45 Jakarta) mengaku dirugikan lantaran sudah menyerahkan dana wisuda pada dua tahun lalu namun kegiatan wisudanya diundur hingga tahun ini dan dilakukan secara daring di tengah pandemi.
"Dalam surat keputusan Rektor UTA'45 hanya menetapkan wisuda online namun tidak menyatakan atau mencantumkan pengembalian dana wisuda 50% yang telah dibayar lunas," kata Dewi, Mahasiwa UTA'45 Jakarta angkatan 2014 kepada Media Indonesia, Jumat (31/7)
Dewi bersama rekannya menuntut rektor untuk transparan perihal dana wisuda tersebut. Menurutnya, para mahasiswa diminta Rp3,5 juta untuk melunasi biaya wisuda itu.
Baca juga: Sepanjang Hari Ini, Jakarta akan Bercuaca Cerah Berawan
Ia menambahkan, dana wisuda dituntut dibayarkan lunas sebelum sidang skripsi. Namun, kata Dewi, wisuda diundur terus menerus dan pada akhirnya berujung pada keputusan wisuda daring pada 27 Juli lalu.
"Ada sekitar 600 lebih wisudawan yang dirugikan. Dikalikan saja Rp3,5 juta per orang. Wisudawan hanya menuntut transparannsi dan pengembalian 50%-nya. Kami tahu biaya wisuda daring beda jauh dengan wisuda offline," terang Dewi.
Ia menyebut untuk biaya wisuda daring memakan biaya sekitar Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta untuk universitas swasta.
Dewi juga mengungkapkan, sampai saat ini, belum ada keterangan yang jelas dari rektor kampus perihal masalah tersebut.
"Kampus masih mengelak terus. Menurut mereka, transparansi bukan hak mahasiswa untuk tahu rincian besarannya buat apa saja. Kamu disuruh tunduk dengan aturan kampus yang ada," pungkas Dewi.
Perwakilan mahasiswa wisudawan/wisudawati Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA'45 Jakarta) didampingi Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH SEMMI) mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menyatakan keberatan perihal penundaan wisuda sejak 2 tahun lalu yang berujung pada keputusan Rektor untuk wisuda daring tanpa pengembalian dana sedikitpun.
"Kami mengadukan atau melaporkan keberatan terhadap pelaksanaaan anggaran wisuda offline disamakan dengan anggaran wisuda daring. Kami mohon keadilan, ini hak kami," ujar kuasa hukum perwakilan wisudawan UTA'45 Jakarta Gurun Arisastra dalam keteranganya. (OL-1)
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Dari total 935 wisudawan Perbanas Institute, jenjang magister terdiri atas 90 lulusan Magister Manajemen dan 28 lulusan Magister Akuntansi.
Keberhasilan para wisudawan bukan hanya merupakan pencapaian pribadi, melainkan juga kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara.
Wisudawan UMS harus mampu melanjutkan perjuangan intelektual mereka, dengan memanfaatkan peluang beasiswa LPDP sebagai investasi strategis negara untuk masa depan.
Sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Nurcholis Madjid atau Syafii Maarif dan banyak tokoh besar Indonesia lainnya, merupakan lulusan University of Chicago.
Di era disrupsi ini, kecerdasan buatan, otomasi, dan teknologi digital telah mengubah peta pekerjaan. Banyak profesi bergeser atau hilang.
Unwiku sedang mempersiapkan pembukaan program Magister Ilmu Hukum, yang saat ini tengah dalam proses akreditasi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved