DPRD DKI Minta Ada Pengawasan Ketat soal Lokasi Pemotongan Kurban

ANGGOTA DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menegaskan harus ada pengawasan yang ketat perihal lokasi pemotongan kurban dalam memperingati Hari Raya Idul Adha, 31 Juli mendatang.

Seperti diketahui, Pemprov DKI telah melarang pemotongan hewan kurban di zona merah penularan covid-19.

"Kalau sudah dilarang tapi dia berjualan di situ (zona merah) kan musti ada kontrol dan pengawasan (ketat)," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7).

Pemotongan kurban tahun ini memang berbeda dari tahun sebelumnya. Di tengah pandemi, pemotongan kurban harus mengacu pada protokol kesehatan. Warga pun diminta mematuhi ketentuan tersebut. Seperti tidak berkerumun di lokasi pemotongan.

"Memang Idul Adha tahun ini berbeda dengan tahun biasanya, tentunya kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan. Siapa yang bisa awasi ini? Tentunya dari Pemprov DKI melalui pengawasan di lapangan," jelas Gembong.

Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang ada kerumunan saat pemotongan kurban. Rencananya, DKI bakal sediakan 1.000 hewan kurban yang akan dipotong dan dibagikan ke 100 ribu warga Jakarta.

"Secara khusus, kami minta panitia penyelenggara Idul Adha agar daging kurban dapat didistribusikan secara langsung kepada para mustahik," kata Anies dalam tayangan youtube Pemprov DKI. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama