Anies Godok Protokol di Tempat Hiburan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tengah membahas soal pembukaan tempat hiburan malam. Selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga masa transisi, tempat hiburan malam belum boleh diizinkan beroperasi.

“Sekarang sedang ada pembicaraan tentang protokol dan lain-lain,” kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta, kemarin.

Pertimbangan itu diambil Anies setelah pekerja hiburan berunjuk rasa ke Gedung Balai Kota, Selasa (21/7). Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) pun menyatakan sudah empat bulan lebih usaha hiburan tutup dan sangat berdampak pada pendapatan.

“Nanti kalau sudah matang. Kalau sudah selesai nanti diumumkan (keputusan),” ujar Anies.

Sebelumnya, Ketua Solidaritas Pekerja Musik Indonesia (SPMI) Zuheri mengungkapkan banyak dari mereka ‘menjerit’ lantaran kehilang­an pekerjaan dan pendapatan akibat penutupan tempat hi­buran.

“Kami seperti mati langkah. Banyak dari teman-teman pekerja hiburan yang akhirnya pindah profesi karena tidak dipekerjakan lagi. Dari pemerintah tidak ada solusi yang tepat selama ini untuk kami,” ungkap Suheri dalam Instagram live Media Indonesia, Simalakama di Tempat Hi­buran, Senin (20/7).

Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menganggap wajar para pekerja dan pengusaha tempat hiburan melakukan demonstrasi kemarin di Balai Kota.

“Itu wajar saja menurut sa­ya karena mereka sudah empat bulan tutup. Mungkin ada yang masih menggaji, tapi hanya separuh, mungkin ada juga yang merumahkan tanpa memberikan gaji,” ujar­nya dalam webinar bertajuk Optimalisasi Kredit Usaha Mikro untuk Pulihkan Ekonomi Jakarta, yang digelar siang ini oleh Koordinatoriat Wartawan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta.

Namun, menurutnya, dampak kerugian ekonomi ini juga dialami hampir semua usa­ha maupun yang sudah diperbolehkan buka sekalipun. “Seperti hotel dan mal. Mereka memang sudah buka, tapi apakah lantas ada perbaikan? Tidak. Faktanya mal dan hotel sampai saat ini ma­sih sepi. Ada banyak hotel yang masih tutup total hingga saat ini karena memang kondisinya yang sulit,” ujarnya.

Krisis

Anies Baswedan pun meng­akui krisis ekonomi yang ter­jadi saat ini berbeda dengan yang terjadi pada 1998. Perbedaannya ialah pada 1998 krisis ekonomi rata-ra­ta menimpa usaha di level mak­ro dan modern.

“Pada waktu 20 tahunan lalu, ekonomi kita juga mengalami krisis tapi yang terkena ialah yang besar dan modern. Usaha mikro dan kecil justru menjadi penopang pada waktu itu. Sementara itu, untuk saat ini justru pengusaha mikro dan kecil yang sangat terdampak. Usaha-usaha be­sar terdampak tapi tidak be­gitu besar,” ungkap Anies.

Di sisi lain, Anies menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus dari pihaknya bersama Kemen­te­rian Sosial untuk mengubah bentuk bantuan sosial (bansos) yang saat ini berupa natura atau kebutuhan pangan pokok ke bantuan mo­dal usaha bagi UMKM.

Sarman Simanjorang pun meminta Pemprov DKI Jakar­ta membentuk komite percepatan pemulihan perekonomian dampak covid-19.

Sarman mengatakan do­rongan itu juga sebelumnya telah diajukan pemerintah pusat dan disambut baik dengan pembentukan komite percepatan pemulihan perekonomian nasional yang diisi Menteri BUMN Erick Thohir. (Put/Ins/Ssr/J-1)