Rabu 22 Juli 2020, 15:07 WIB

BKD DKI Jakarta Bantah Ada Pemotongan TKD 65 Persen

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
BKD DKI Jakarta Bantah Ada Pemotongan TKD 65 Persen

MI/Andri Widiyanto
Petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan peninjauan di Pasar Pondok Labu, Jakarta, Senin (6/7/2020).

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah Tunjangan Perbaikan Penghasilan/ Tunjangan Kinerja Daerah (TPP/TKD) para Apatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan masih mengacu pada Peraturan Gubernur No 49 Tahun 2020.

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Chaidir menegaskan tidak ada draft Pergub baru yang mengatur pemotongan jumlah TPP/TKD para ASN DKI Jakarta sebesar 65% dari TPP/TKD, seperti yang beredar pada pesan berantai melalui aplikasi percakapan WhastApp. Sehingga, informasi itu tidak benar.

“Perlu saya garisbawahi juga, TPP/TKD masih mengacu pada Pergub No. 49 Tahun 2020. Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25% dan penundaan pembayaran sebesar 25% dari TPP/TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020. Saat ini, daftar penerima TPP/TKD sudah keluar di semua SKPD, sore nanti sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud. Besaran TPP/TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub. Sehingga, isu tersebut tidak benar,” terangnya di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (22/7).

Baca juga: TKD Dipotong 50%, Begini Suara Keresahan Petugas Kesehatan DKI

Chaidir juga mengimbau agar para ASN DKI Jakarta tidak mudah terpengaruh dan tidak ikut menyebarluaskan isu/informasi yang tidak benar. Saat ini, BKD Provinsi DKI Jakarta sedang menginvestigasi sumber isu/informasi yang beredar di media sosial tersebut.

“Jika ditemukan informasi tersebut berasal dari ASN, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh atasan langsung. Karena, perbuatan itu telah melanggar PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS, dalam hal ini terkait penyebaran berita berantai, dan melanggar UU ITE yang nantinya akan melibatkan Kepolisian,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, ada pesan berantai yang menyebut akan ada pemotongan TKD hingga 65%. Padahal dalam Pergub 49/2020, ASN mengalami penundaan pencairan TKD sebesar 25% dan pemotongan TKD 25% serta tenaga kesehatan termasuk ASN yang dikecualikan dari pemotongan TKD.

Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan tersebut guna melakukan refocusing anggaran. Refocusing APBD dilakukan guna mengalihkan anggaran ke penanganan covid-19 serta pemulihan ekonomi.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Polda Metro Jaya Perpanjang Penyekatan Arus Balik Hingga Akhir Mei

👤Mediaindonesia 🕔Minggu 16 Mei 2021, 02:25 WIB
Sambodo mengatakan masyarakat yang akan kembali ke wilayah hukum Polda Metro Jaya usai pulang mudik dari luar kota sebaiknya membawa surat...
Antara

Dirut Ancol Mengaku Dapat Teguran Keras dari Anies

👤Mediaindonesia 🕔Minggu 16 Mei 2021, 01:55 WIB
Usai menerima teguran, Sahir menyebutkan manajemen Ancol mengevaluasi dan mengambil kebijakan untuk menutup sementara objek wisata...
MI/Adam Dwi

DKI Tutup Sementara Ancol, TMII dan Ragunan Hingga 17 Mei

👤Hilda Julaika 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 18:45 WIB
Keputusan ini menyusul evaluasi kepadatan pengunjung di sejumlah tempat wisata pada masa libur Lebaran. Pengelola tempat wisata dapat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya