Ombudsman dan DPRD DKI Dorong Peningkatan Kualitas Sekolah Swasta

KEPALA Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki kualitas sekolah swasta. Perbaikan ini dibutuhkan agar sekolah swasta tidak dipandang sebelah mata oleh para orangtua murid yang masih mendewakan sekolah negeri.

Hal itu diungkapkan Teguh kala melihat polemik PPDB yang dianggap bermasalah oleh sebagian orangtua murid yang kecewa karena anaknya tak lolos ke sekolah negeri.

"Ketimbang menambah sekolah negeri baru lebih baik Pemprov DKI membantu meningkatkan kualitas sekolah-sekolah swasta yang bertebaran di seluruh wilayah," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (17/7)

Menurutnya, peningkatan kualitas bisa dilakukan antara lain karena dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta dari aspek pembiayaan, peningkatan kapasitas guru, serta sarana dan prasarana.

Baca juga: Pelarangan Kantong Plastik, Ikappi: Tak ada Alternatif Pengganti

Baca juga: Hasil Tes Urine Catherine Wilson Positif Gunakan Sabu

Teguh menilai masyarakat masih terpaku pada sekolah negeri. Padahal sekolah negeri, selain sekolah umum juga ada sekolah berbasis agama yakni madrasah. Pemprov DKI pun sudah memberikan banyak bantuan terhadap sekolah-sekolah tersebut.

Di samping itu, menurutnya, yang harus dipertimbangkan penyebab sekolah negeri lebih diincar adalah karena adanya keistimewaan masuk universitas.

"Universitas hanya memberi jalur undangan pada sekolah negeri. Jika persaingan masuk universitas negeri dilakukan secara adil melalui seleksi umum, itu bisa sedikit mengurangi ledakan peminat sekolah negeri dan dengan peningkatan kualitas, sekolah swasta pun bisa lebih dilirik. Karena itulah orangtua mati-matian ingin anaknya sekolah di negeri. Problem itulah yang harus diselesaikan," tandas Teguh.

Bantu swasta

Terkait dengan upaya peningkatan kualitas sekolah swasta, Ketua omisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan pihaknya segera melakukan pertemuan dengan para pengelola sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). 

Pemerintah memang harus selalu meningkatkan kualitas sekolah-sekolah negeri. Namun, hal itu juga tidak boleh sampai membuat pemerintah meninggalkan sekolah swasta. "Iya akan ada audiensi dengan para pengurus yayasan dan pengelola sekolah swasta. Mungkin akan dijadwalkan pekan depan," kata Iman saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (17/7).

Menurut Iman salah satu hal yang harus diperbaiki yakni kualitas pengelolaan yayasan serta sekolah, kompetensi guru hingga fasilitas pendidikan.

Mengenai bantuan fasilitas, menurutnya, bisa diberikan pada tahun depan mengingat saat ini Pemprov DKI juga sedang mengalai kesulitan keuangan akibat pandemi covid-19. "Kita bahas dulu di audiensi apa saja yang bisa kita bantu," ujarnya.

Iman yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra menyatakan peningkatan kualitas swasta diupayakan agar warga tidak khawatir memasukkan anak-anaknya ke sekolah tersebut. 

Baca juga: Ihwal Orang Ketiga di Balik Kematian Yodi

Dari segi biaya, Iman meminta agar pengelola sekolah swasta tidak sewenang-wenang meningkatkan biaya pendidikan. Meneurut i pengamatannya selama ini, sekolah swasta kerap meningkatkan biaya pendidikan ketika Pemprov DKI meningkatkan dana KJP (Kartu Jakarta Pintar).

"Nah, itu nanti yang akan saya sampaikan kepada mereka. Jangan sewenang-wenang meningkatkan biaya karena KJP naik. Kalau nanti kualitas sudah naik, akreditasi naik ya bolehlah. Tapi kalau belum ya jangan," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua BMPS Imam Parikesit mengeluhkan masih besarnya porsi sekolah swasta yang berkualitas rendah yakni mencapai 60%. Sebanyak 60% sekolah swasta ini menargetkan warga kelas menengah ke bawah.

Namun, sekolah-sekolah itu rentan ditinggalkan oleh murid yang masih tetap mengincar sekolah negeri di saat semester baru karena kualitasnya yang masih rendah. Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI membantu meningkatkan kualitas sekolah swasta. (J-2)