Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai penugasan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di pasar kurang maksimal. Hal itu dinyatakan oleh anggotanya yang duduk di Komisi A August Hamonangan.
August yang turut datang mengecek Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan kinerja para ASN dalam pengawasan protokol kesehatan di pasar hanya sekadar permukaan saja. Bahkan, ia tidak melihat para ASN tersebut keliling di area Pasar Lenteng Agung.
Menurut August, ASN yang berasal dari Kelurahan maupun Kecamatan dinilai lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Yang saya temukan hanya petugas Satpol PP sama Damkar sama ASN Kelurahan dan Kecamatan, itu yang aktif berikan edukasi," kata August saat dihubungi, Senin (6/7).
Sementara itu, August menilai ASN dari Pemprov DKI hanya sebatas mengamati secara global.
"Iya, kurang aktif. Terus terang menurut saya hanya menunjukkan mereka hadir, kemudian pengamatan secara global di depan saja, lihat-lihat," ujarnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menugaskan sebanyak 5 ribu ASN untuk memantau penerapan protokol kesehatan di 151 pasar. Hal itu termaktub dalam Surat Tugas No 554/081 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Saefullah.
Baca juga : Sekda DKI Jakarta: Yang Tak Lolos PPDB, Silahkan ke Swasta
Menindaklanjuti ST Sekda tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir menerbitkan Surat Edaran No 4608/082.74 tentang Tim Pemantau Kegiatan/Aktivitas Masyarakat selama PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Menurut Chaidir, pasar dipilih sebagai lokasi yang diawasi oleh ASN karena banyaknya pengunjung yang belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan physical distancing.
"Alasanya kan di pasar itu menjadi titik episentrumnya (covid-19) yang terbaru. Diduga banyak pengunjung pasar yang belum disiplin. Dugaan-dugaan tersebut di pasar banyak kontak sosial, memang harus ditekankan kepada masyarakat," ujarnya.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi, dinilai Chaidir sebagai momen perubahan masyarakat menuju era kedisipilinan. Dalam hal ini, ia menekankan peran ASN sebagai pelayan masyarakat.
"ASN wajib sebagai pelayan masyarakat memberikan edukasi pada masyarakat di sekitar pasar. Sementara kemarin beberapa pasar banyak ditemui ada dugaan yang terpapar covid-19," paparnya.
Ia menyebut hanya 5 ribu dari 63 ribu jumlah ASN di DKI Jakarta yang diterjunkan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di pasar. ASN yang akan memantau pasar, sebut Chaidir, adalah yang memiliki usia produktif dan dalam kondisi sehat.
"Dalam kondisi di bawah 50 tahun ke bawah dan kondisi sehat, tidak hamil. Semua kita akan mengedukasi sesuai dengan protokol covid-19, sehingga masyarakat paham dan mengerti untuk menagatisipasi penyebaran covid-19," tandas Chaidir. (OL-7)
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved