Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai penugasan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di pasar kurang maksimal. Hal itu dinyatakan oleh anggotanya yang duduk di Komisi A August Hamonangan.
August yang turut datang mengecek Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan kinerja para ASN dalam pengawasan protokol kesehatan di pasar hanya sekadar permukaan saja. Bahkan, ia tidak melihat para ASN tersebut keliling di area Pasar Lenteng Agung.
Menurut August, ASN yang berasal dari Kelurahan maupun Kecamatan dinilai lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Yang saya temukan hanya petugas Satpol PP sama Damkar sama ASN Kelurahan dan Kecamatan, itu yang aktif berikan edukasi," kata August saat dihubungi, Senin (6/7).
Sementara itu, August menilai ASN dari Pemprov DKI hanya sebatas mengamati secara global.
"Iya, kurang aktif. Terus terang menurut saya hanya menunjukkan mereka hadir, kemudian pengamatan secara global di depan saja, lihat-lihat," ujarnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menugaskan sebanyak 5 ribu ASN untuk memantau penerapan protokol kesehatan di 151 pasar. Hal itu termaktub dalam Surat Tugas No 554/081 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Saefullah.
Baca juga : Sekda DKI Jakarta: Yang Tak Lolos PPDB, Silahkan ke Swasta
Menindaklanjuti ST Sekda tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir menerbitkan Surat Edaran No 4608/082.74 tentang Tim Pemantau Kegiatan/Aktivitas Masyarakat selama PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Menurut Chaidir, pasar dipilih sebagai lokasi yang diawasi oleh ASN karena banyaknya pengunjung yang belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan physical distancing.
"Alasanya kan di pasar itu menjadi titik episentrumnya (covid-19) yang terbaru. Diduga banyak pengunjung pasar yang belum disiplin. Dugaan-dugaan tersebut di pasar banyak kontak sosial, memang harus ditekankan kepada masyarakat," ujarnya.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi, dinilai Chaidir sebagai momen perubahan masyarakat menuju era kedisipilinan. Dalam hal ini, ia menekankan peran ASN sebagai pelayan masyarakat.
"ASN wajib sebagai pelayan masyarakat memberikan edukasi pada masyarakat di sekitar pasar. Sementara kemarin beberapa pasar banyak ditemui ada dugaan yang terpapar covid-19," paparnya.
Ia menyebut hanya 5 ribu dari 63 ribu jumlah ASN di DKI Jakarta yang diterjunkan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di pasar. ASN yang akan memantau pasar, sebut Chaidir, adalah yang memiliki usia produktif dan dalam kondisi sehat.
"Dalam kondisi di bawah 50 tahun ke bawah dan kondisi sehat, tidak hamil. Semua kita akan mengedukasi sesuai dengan protokol covid-19, sehingga masyarakat paham dan mengerti untuk menagatisipasi penyebaran covid-19," tandas Chaidir. (OL-7)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved