Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi heran dengan adanya anggaran konsumtif dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020. Anggaran tersebut untuk pengadaan lahan.
"Bayangkan, di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan korona, kok ini masih ada belanja lahan," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (16/5).
Ia sudah meminta Komisi C mengevaluasi usulan perubahan tersebut. Ia juga akan merekomendasikan agar anggaran tersebut ditiadakan.
"Sudah saatnya kita semua peduli empati pada situasi seperti ini, pada kepentingan warga yang membutuhkan," imbuh dia.
Baca juga: Pandemi Covid-19 tidak Jelas Kapan Hilang
Anggaran tersebut adalah pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau hutan di DKI Jakarta dari Dinas Kehutanan DKI yang semula Rp400 miliar menjadi Rp374 miliar.
Kemudian anggaran lain yang masih ada dari Dinas Bina Marga, yaitu untuk pengadaan tanah dengan anggaran menjadi Rp346 miliar. Anggaran semula adalah Rp577 miliar. (OL-1)
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved