Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut tidak akan melakukan penyaringan atau pembatasan penumpang KRL seperti yang dilakukan oleh Pemda Bodetabek.
Syafrin mengungkapkan selama ini moda angkutan KRL lebih banyak didominasi oleh warga dari luar Jakarta menuju Jakarta.
"Jadi karena otomatis di DKI pergerakan Bodetabek yang masuk Jakarta yang lebih banyak. Kemudian sore hari kembali, artinya mereka memang ada kebutuhan bekerja di Jakarta," kata Syafrin kepada Media Indonesia, Jumat (15/5).
Kepadatan itu sudah dirasakan di stasiun-stasiun awal seperti Bogor, Depok, Bekasi, Serpong saat jam-jam sibuk di pagi hari. Namun, di stasiun-stasiun di dalam Jakarta keadaannya justru tidak terlalu ramai.
Untuk itu menurutnya seleksi penumpang memang lebih tepat jika dilakukan di stasiun awal dan bukan di stasiun-stasiun di Jakarta yang menjadi stasiun tujuan.
"Pada pagi hari pegerakan dari Bodetabek masuk Jakarta (yang lebih banyak). Lalu pada sore hari mereka kembali artinya ada kebutuhan kerja di Jakarta. Tapi perlu dipahami bahwa dengan adanya kebutuhan itu seleksi di awal," ungkapnya.
Menanggapi soal wajibnya pekerja untuk memiliki surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja untuk bisa lolos dari pembatasan, Syafrin menilai hal tersebut tidak diperlukan.
Sebab, masing-masing pekerja sudah memiliki kartu identitas karyawan yang bisa digunakan sebagai tanda pekerja dari berbagai sektor usaha. Pemda hanya tinggal meneliti sektor bidang yang ditekuni oleh perusahaan tempat warga tersebut bekerja.
"Kalau untuk menyaring menggunakan kartu identitas karyawan atau ID Card kan bisa. Dari situ bisa terlihat dia tenaga kesehatan atau bukan, dia dari perusahaan apa. Seperti yang kita lakukan di Transjakarta, hanya tenaga kesehatan yang boleh naik layanan Transjakarta di malam hari karena itu fasilitas khusus yang kita sediakan. Jika bukan nakes dilihat dari ID Card-nya, tidak boleh naik," tuturnya.
Sebelumnya, Pemda Bodetabek berencana untuk menyaring penumpang KRL. Penumpang KRL diwajibkan membawa surat keterangan dari perusahaan untuk bisa menaikki KRL.
Namun, Pemda Bodetabek juga menunggu kepastian kebijakan dari Pemprov DKI untuk menerapkan kebijakan ini.(OL-4)
Menurutnya, penggerebekan pesta gay itu dilakukan pada Minggu (22/6) sekira pukul 00:30 WIB atas laporan warga setempat yang curiga dengan kegitan tersebut.
KLH KLH akan memberlakukan pengawasan ketat terhadap 4 ribu cerobong asap di 48 kawasan industri sekitar Jabodetabek. Hal itu dilakukan dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
Mayoritas menuju arah timur atau Trans Jawa dan Bandung sebanyak 176.319 kendaraan atau 47,8% dari total kendaraan.
MEMASUKI periode libur panjang Hari Raya Waisak, Jasamarga mencatat peningkatan volume lalu lintas pada tanggal 09 Mei 2025 di sekitar Jalan Tol Jabodetabek dan Jawa Barat
RATA-RATA volume lalu lintas harian jalan Tol Kunciran-Serpong mencapai 114.627 kendaraan. Ini berarti jalan tol itu mengalami pertumbuhan signifikan.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved