Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
DIREKTUR Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut pelaksanaan Operasi Ketupat untuk larangan mudik diawasi secara ketat oleh Pengamanan (PAM) Internal Polri. Sehingga dipastikan tidak ada polisi lalu lintas (polantas) yang menerima uang dari pemudik guna lolos dari pos pengamanan.
Ketika masyarakat menemukan praktik pungutan liar oleh polantas, diminta untuk mendokumentasikan. Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mencoreng nama institusinya.
"Apabila temen-temen menemukan anggota kami main mata dengan para pemudik, tolong dilaporkan, kalau perlu videokan," ujar Sambodo dalam diskusi virtual, Kamis (7/5).
Sambodo pastikan tidak segan untuk memecat polantas yang melakukan pungli di tengah kondisi genting menghadapi virus korona (covid-19).
"Saya komandannya aja begadang terus di Cikarang kalian anak buah main-main saya pecat sekalian," tegasnya.
Baca juga :PSBB: Volume Kendaraan di Tol Bocimi Turun 42 persen
Sebelumnya, pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Hal itu diatur secara tegas melalui Peraturan Menteri Perbungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19.
Untuk menertibkan larangan mudik ini, Ditjen Perhubungan Darat bekerja sama dengan aparat kepolisian dan otoritas terkait juga telah menetapkan titik-tikik khusus yang akan menjadi tempat pengecekan (check point) kendaraan yang masih lalu lalang tersebut.
Lokasi pengecekan antara lain:
1. KM 31 ruas tol Jakarta-Cikampek. Untuk memudahkan kendaraan dari Jakarta bisa dibelokkan ke timur perbatasan Bekasi dan Karawang.
2. Bogor tepatnya di Puncak, Pasir Bogor Cianjur dan di Sukabumi ada di Cigombong.
3. Untuk ruas tol Jakarta-Merak lokasinya pada jalur A di Bitung, B di Bitung, Kabupetan Tangerang. (OL-2)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved