Dampak Covid-19, APBD DKI Jakarta Diprediksi Hanya Capai 47%

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk realistis dalam menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi cikal bakal Rancangan APBD 2020. Pasalnya, APBD 2020 saat ini diprediksi terkoreksi hingga 53%. Jumlah APBD 2020 akan sangat memengaruhi penyusunan belanja tahun selanjutnya.

Hal itu disampaikan Anies dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi DKI Jakarta melalui video telekonferensi, Kamis (23/4). Rapat itu juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasioal Suarso Monoarfa.

Baca juga: PSBB tidak Efektif karena Jakarta Sulit Menutup Akses

"Bahwa Jakarta pada saat ini mengalami keterbatasan anggaran, juga untuk 20221. Tahun 2020 ini bahwa anggaran kita Rp87,95 triliun tapi pendapatan tahun ini mengalami pengurangan," ungkap Anies, Kamis (23/4).

Pengurangan pendapatan tahun ini didominasi dari sektor pajak. Penurunan pendapatan target pajak terjadi akibat berhentinya hampir sebagian besar perekonomian di Jakarta seperti restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan perhotelan. Target pajak DKI sebesar Rp50 triliun berkontribusi atas 57% APBD DKI.

"Karena pendapatan utama Jakarta dari pajak, pajak andalkan perekonomian. Ekonomi turun pajak turun. Maka pendapatan Pemprov DKI turun hingga 53% berkurang. Jadi anggaran kita tinggal 47% dari anggaran semula," tuturnya.

Selama proses Musrenbang yang berjalan hingga pekan depan untuk menentukan belanja dan pendapatan DKI pada 2021, Anies meminta jajaran Pemprov DKI bisa memprioritaskan angaran yang benar-benar diperlukan.

"Kita perlu realistis. Perlu waktu bagi anggaran DKI untuk bisa kembali," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Mendagri Tito Karnavian berpesan dalam menyusun anggaran 2021, Pemprov DKI harus mempertimbangkan berbagai opsi situasi termasuk apabila wabah Covid-19 masih terus ada hingga akhir tahun maupun tahun depan.

Dengan demikian, anggaran penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas dan disediakan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

"Pemprov DKI harus memberikan dukungan pada anggaran strategis daerah untuk penanganan dan pemulihan pasca Covid-19. Salah satunya agar menumbuhkan kembali perekonomian khususnya mikro, ukm dan menengah, juga industri besar seperti yang paling terdampak adalah pariwisata," tukasnya.(OL-6)