Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PEKERJA yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta terus berkurang.
Dari data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta pada Senin (13/4) jumlah pekerja yang WFH sebanyak 1,25 juta orang dari 3.788 perusahaan.
Jumlah pekerja yang WFH menurun pada Selasa (14/4). Jumlah pekerja yang WFH 1,01 juta pekerja dari 3.653 perusahaan.
Baca juga: 3 Wilayah Tangerang PSBB, Fitur GoRide Akan Nonaktif
Perusahaan yang menerapkan WFH secara penuh ada 1.273 perusahaan dengan total jumlah pekerja sebanyak 177.509 pekerja. Adapun perusahaan yang tetap beroperasi dengan mengurangi sebagian karyawan yakni 836.063 orang dari 2.380 perusahaan.
Sebab itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta memperketat pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai perusahaan.
"Iya. Data itu kan terus terang saja didapat riil inputnya dari perusahaan dan pekerja, itu riil. Ini kan makanya perlu PSBB, perlu sidak. Mungkin ada juga perusahaan yang meliburkan dan masuk kembali. Makanya kita kencengin lagi dengan namanya PSBB," kata Kepala Dinsakertrans dan Energi DKI Jakarta saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (18/4).
Baca juga: Pemprov DKI Tutup 25 Perusahaan yang Langgar PSBB
Selama sidak, berbagai alasan diberikan oleh manajemen perusahaan karena ditemukan masih melakukan kegiatan usaha di kantor dengan jumlah karyawan yang cukup banyak.
Andri mengutarakan hal itu terjadi karena masih banyak perusahaan yang mengutamakan ekonomi dibandingkan kesehatan.
"Jadi yang begitu kita sekaligus memberikan pembinaan. Jadi saya bilang bapak kejar target setinggi-tingginya. Begitu satu pegawai kena virus positif akibatnya jelas bapak enggak boleh beroperasi 14 hari," tegas Andri.
Baca juga: H+1 PSBB, Sejumlah Toko di Pasar Anyar Tangerang Tutup
Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI itu menuturkan, hal itu juga terjadi pada perusahaan yang mendapat izin kegiatan usaha dari Kementerian Perindustrian meskipun bergerak di sektor yang tidak dikecualikan.
Perusahaan yang membandel dan masih mewajibkan seluruh karyawan masuk meski mendapat izin tetap diwajibkan mengurangi jumlah karyawannya serta diberikan peringatan. Apabila membandel, perusahaan itu bisa ditutup sementara.
"Jadi yang mendapat izin juga saya minta patuhi protokol kesehatan, kurangi jumah pegawai 50%. Sebab, meski sudah menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, cek suhu kan dia (karyawan) masih pulang pergi, naik KRL, jalan kaki naik umum. Kalau di rumah, dia bagus, steril," tukasnya.(X-15)
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved