Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
CAWAGUB DKI Jakarta dari PKS Nurmansjah Lubis bersikap legawa dan akhirnya menerima kekalahannya dari politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Nurmansjah yang akrab disapa Ancah itu pun mengucapkan selamat pada Riza yang telah terpilih sebagai wagub DKI Jakarta.
"Selamat untuk Bang Riza sebagai cawagub terpilih dan bantu Bang Anies secara memadai terlebih dalam menghadapi pendemi virus korona (covid-19)," kata Ancah kepada awak media, Senin (6/4).
Baca juga:Soal DKI-2: PKS Jelas Tak Mampu Tandingi Lobi Kuat Gerindra
Dalam pemilihan wagub DKI yang diselenggarakan hari ini, Ancah kalah telak Riza. Ancah hanya mengumpulkan 17 suara dan Riza mengumpulkan 81 suara.
Hasil ini membuktikan PKS ditinggal sendiri oleh delapan fraksi partai lainnya dan mengindikasikan PKS berjuang sendiri tidak hanya dalam peta politik di Jakarta tetapi juga di nasional.
"Hasil voting cawagub merupakan cermin realitas politik tingkat nasional bahwa PKS memang sendiri lagi. 16 suara PKS solid sesuai jumlah kursi ditambah 1 suara misterius. Jadi terulang lagi bahwa PKS dikalahkan oleh koalisi Gerindra, PDIP, Demokrat, NasDem, Golkar, PKB/PPP, PAN. Sementara PSI memilih abstain," ungkap Ancah.
Baca juga:PKS Legawa Kalah dalam Pemilihan Wagub DKI, Sudah Takdir
Menurutnya, hal ini juga nantinya sedikit banyak akan memengaruhi peta politik di DPRD DKI. (Put/A-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved