Headline

Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.

DKI dan Pemerintah Pusat Diminta Bersinergi Hadapi Korona

Putri Anisa Yuliani
16/3/2020 05:37
DKI dan Pemerintah Pusat Diminta Bersinergi Hadapi Korona
Petugas menyemprotkan disinfektan di gerbong KRL untuk mencegah penyebaran virus korona.(MI/Bary Fathahilah)

KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berharap penyebaran virus korona dapat segera ditanggulangi sehingga kondisi Ibu Kota dapat segera pulih seperti sedia kala.

Ia mengatakan untuk menghadapi penyebaran virus dengan nama ilmiah Covid-19 itu diperlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan setiap kebijakan yang akan diambil untuk mencegah semakin masifnya penularan pada warga Jakarta.

"Kita pahami sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini, pemerintah pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," kata Pras, sapaan karibnya, di Jakarta, Minggu (15/3).

Baca juga: Korona dan Perang Intelijen Berbasis Bioteknologi

Presiden, menurut Prasetyo, sudah tepat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan kondisi darurat. Hanya saja untuk keputusan yang tergolong strategis, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Yang paling penting adalah saat ini fokus kepada warga sehat tidak tertular dan mereka yang tergolong ODP (orang dalam pengawasan) tidak berkeliaran," ujarnya.

Pras mencontohkan pemangkasan jam operasional MRT, LRT, dan Trans-Jakarta. Kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan karena menimbulkan sejumlah efek. Misalnya, terjadinya penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu.

"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung mengurai terjadinya penumpukan yang terjadi," kata Pras.

Belum lagi efek lainnya, misalnya muncul spekulasi-spekulasi yang akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang merugikan aspek sosial dan ekonomi.

"Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu, tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," pungkasnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya