Penyaluran Santunan Kematian di Depok Tidak Tranparan

PENYALURAN bantuan santunan kematian tidak transparan di Kota Depok. Hal ini terkuak menyusul adanya pengaduan warga ke DPRD yang menyebut, hanya Keluarga Kurang Mampu (KPM) alias orang miskin yang diberikan santunan dukacita. Padahal sebelumnya diberikan ke semua kalangan.

Memanggapi ini, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Nurhasim mengatakan, semua warga Kota Depok berhak mendapatkan santunanan kematian, karena intisari diadakannya santunan untuk membantu dan meringankan keluarga yang berduka.

"Asal berdomisili di Kota Depok dan ber-KTP Kota Depok semua berhak dapat, "kata Nurhasim di Gedung DPRD, Jalan Boulevard, Grand Depok City, Cilodong, Kota Depok, Kamis (5/3).

Dengan adanya pengaduan ini, Nurhasim menduga dana santunan kematian yang bersumber dari APBD tersebut sebagian dikorupsi karena penyalurannya tidak transparan. Ia berjanji segera membawa masalah ini ke rapat komisi.

Selain itu, Nurhasim juga akan meminta dana santunan dari tahun 2015-2019 diaudit oleh auditor independen. "Saya menduga ada yang tidak beres dalam penyaluran dana tersebut," katanya.

Baca Juga :Bantuan Uang Duka Disetujui Kembali

Baca Juga: Dana Kematian Sehari Cair

Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Helyana mengakui hanya ahli waris dari warga miskin yang mendapatkan dana santunan kematian dari pemkot sebesar Rp2 juta per orang.

Untuk tahun 2019, kata Usman, pihaknya menyalurkan santunan kematian bagi 2000 orang meninggal, totalnya sebesar Rp4 miliar.

"Menyoal warga ekonomi sedang dan kaya yang tidak medapatkan dana santunan kematian dari pemkot tidak tahu. Karena saya menjabat Kepala Dinas Sosial baru tahun 2019, " kata mantan Camat Sawangan itu.

Ketika kepadanya ditanya kemungkinan lebih dari 2000 jumlah orang meninggal tahun 2019, Usman membenarkan. "Kemungkinan bisa lebih karena yang terdata di kami, orang meninggal yang berasal dari keluarga miskin," ujarnya. (OL-13)