Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Kejaksaan Negeri Kota Depok sudah menjadwalkan pemeriksaan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Depok, terkait 35 proyek Unit Pengelola Sampah (UPS) fiktif sebesar Rp17,5 miliar.
Hal yang sama juga akan dilskukan terhadap tim anggaran DPRD yang membahas pengalokasian dana pembangunan UPS yang penggunaannya diduga menyimpang.
Penegasan itu disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Depok Hary Palar, di Kantor Kejaksaan, Jalan Biulevard, Cilodong, Selasa (28/2).
Harry Palar mengaku sudah menerima dua bundel berkas korupsi yang perkaranya berbeda, dari tim pelapor yang di Ketuai Lembaga Cegah Kejahatan Infonesia (LCKI) Jakarta Perwakilan Kota Depok Murthada Sinuraya.
Dua berkas berbeda yang diterimanya itu ialah kasus manipulasi APBD sebesar Rp,17,5 miliar untuk 35 UPS di 11 wilayah kecamatan di Kota Depok tahun 2010-2018.
Kasus yang satunya lagi kasus alih fungsi 6 Hektare lahan senilai Rp82 miliar di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tahun 2010-2019. (OL-13)
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
INTENSITAS bencana tanah longsor akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di Kota Depok, Jawa Barat per Februari 2026 meningkat.
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved