Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok menargetkan proses pengambilan tilang di instansinya tak membutuhkan waktu lama. Dalam rentang waktu 1 hingga 5 menit, para pelanggar lalu lintas sudah dapat mengambil tilang.
"Kurang dari 5 menit bisa untuk mengambil dan membayar langsung," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Yudi Triadi kepada Media Indonesia di kantornya, Kamis (6/2).
Hal ini, ungkap Yudi, sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Sekaligus meningkatkan kinerja instansinya dengan mempercepat waktu pengambilan tilang.
Yudi mengingatkan, jika masih ada masyarakat yang mengeluh dan merasa proses pengambilan tilang lama dan mahal. Kemungkinan besar karena tidak melakukannya sendiri.
"Mahal dan lamanya itu karena campur tangan pihak ketiga, kami minta jangan melalui pihak perantara karena jelas pasti biaya lebih mahal," kata Yudi.
Pihaknya, jelas Yudi, tengah menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK-WBBM) tahun ini. Kejaksaan Negeri Depok akan berupaya maksimal meningkatkan pelayanan kepada publik, khususnya pencegahan korupsi.
Langkah ini sebagai respon yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Dia mencontohkan, dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayananan publik, pihaknya menyekat kantor dan semua ruangan ditata dengan cat putih. Juga menambah ruangan dengan membangun gedung di lahan kosong yang berada di belakang kantor kejaksaan.
"Gedung belakang untuk pelayanan dan penyimpanan barang bukti dan rampasan dari kejahatan. Sedangkan gedung samping untuk pelayanan pengambilan tilang," ucapnya.
Selama ini loket pengambilan tilang berada dibagian pojok depan kantor kejaksaan. Kondisinya, ungkap Yudi, memprihatinkan.
Adapun barang rampasan seperti mobil dan motor di samping kantor kejaksaan, sebagian lagi di kantor lama di Jalan Siliwangi, Pancoranmas.(OL-13)
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah Jokowi. Proses penyidikan terus berjalan dengan profesional.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved