Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, menyesalkan rencana pembangunan lokasi di Muara Karang, Jalan Pluit Karang Indah Timur, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Pasalnya, kawasan yang dibebaskan di era kepemimpinan Basuki Cahaya Purnama (Ahok), akan dialihfungsikan menjadi sentra kuliner.
Awalnya, area itu digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Gembong bersama fraksi PDIP sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi tersebut. "Karena kami PDIP menyadari saat ini masih sangat jauh memenuhi target lahan terbuka hijau di Pemprov DKI Jakarta. Jangan yang sudah hijau diubah," ucap Gembong ketika dimintai keterangan, Selasa (4/2).
Menurutnya, ucapan Anies tidak sesuai dengan tindakannya. "Pak Anies kan ingin membuat udara Jakarta sejuk seperti di Puncak, tentunya harus membuka RTH. Ini RTH malah diubah fungsinya, Monas (juga) ditebangi," katanya.
Baca juga: Anggarkan Puluhan Miliar, DKI Jakarta Targetkan Bangun 261 RTH
Dia menekankan pemerintah harusnya menambah pohon, bukan menebang pohon. Menurutnya, lahan di Muara Karang yang luasnya mencapai 2,5 hektar, digunakan masyarakat untuk berjualan tanaman. Kemudian di era Ahok, lahan ini direlokasi untuk jadi RTH berupa taman.
Namun belum juga dimulai, masa bakti Ahok selesai pada 2018. Sehingga, tanah yang awalnya milik Jakpro kemudian diserahkan kepada PT Jakarta Utilitas Propertindo. "Pada 2018, Ketua DPRD dan Fraksi pernah datang kesana untuk stop, pernah dihentikan, sekarang dimulai lagi," pungkas Gembong.
Menurutnya, sidak yang dilakukan pada Senin (3/2) lalu, sudah alat berat yang digunkan untuk meratakan tanah di area tersebut. "Ada eskavator, traktor, dan alat berat lain untuk meratakan tanah. Kami tidak tahu dari kapan, tapi pas kami datang berhenti sementara," jelas dia.
Sementara itu, Corporate Secretary and Legal Dept Head PT Jakarta Utilitas Propertindo, Andika Silvananda, mengatakan pada dasarnya lahan itu akan dipercantik, tanpa mengurangi atau menghilangkan fungsi sebagai RTH. "Posisi yang ada di pinggir sungai, sebagian besar kami fungsikan untuk taman dan jogging track. Nantinya bisa dimanfaatkan warga sekitar dan selanjutnya ada di sana parkir," kata Andika.
Menananggapi RTH yang kini dibeton, dia berdalih akan memperhatikannya. "Nantinya, juga bukan permanen sistemnya, semi permanen bangunan UKM-nya," lanjut dia.(OL-11)
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.
Pengaturan tata ruang, penyediaan ruang terbuka hijau, serta penerapan prinsip keberlanjutan sejak tahap awal pembangunan jadi unsur dalam konsep kawasan hunian ramah lingkungan .
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali tata ruang di wilayah yang terdampak banjir di Sumatera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved