DPRD dan Pemprov DKI Bahas Polemik Revitalisasi Monas

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengadakan rapat tertutup dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tujuannya meminta penjelasan terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas).

"Saya minta penjelasan dari eksekutif yang saya undang hari ini. Yang penting kita lihat dulu," ujar Prasetyo sebelum rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/1).

DPRD juga mempertanyakan pengerjaan proyek revitalisasi Monas, khususnya di bagian selatan. Mengingat, sebanyak 191 pohon ditebang akibat proyek tersebut.

Prasetyo mengungkapkan hasil insepksi mendadak (sidak) ke kawasan selatan Monas. Sebagian lahan kosong sudah dicor dengan beton. Dia pun mempertanyakan rencana penanaman pohon kembali di kawasan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga menyoal izin revitalisasi dari Kementrian Sekretariat Negara, yang belum diperoleh Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ini Penampakan Kantor Pemenang Tender Revitalisasi Monas

"Ya harus izinlah, sebagai ketua dewan pengarahnya kan Kementerian Sekretariat Negara. Dia (Anies) sebagai sekretaris pengarah harusnya buka komunikasi. Harus nyambung antara pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.

Rapat yang dimulai pukul 11.00 WIB, dihadiri Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Heru Hermawanto, berikut Kepala Seksi Pelayanan UPK Monas Irfal Guci dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Blessmiyanda.

Adapun anggota DPRD yang hadir ialah Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, M Taufik, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Zita Anjani, Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi Nasdem Nova Harivan Paloh, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono.

"Rapat saya buka dan dilakukan tertutup," kata Prasetyo saat memulai rapat pembahasan revitalisasi Monas.(OL-11)