Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KETUA Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Demokrat Mujiyono menanggapi soal Early Warning Sistem (EWS) yang salah satunya terdiri dari Disaster Warning System (DWS). DWS berupa pengeras suara berskala besar yang disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
"Itu konvesional, enggak pas banget apalagi pakai toa. Mungkin itu salah satu komponen di kelurahan untuk antisipasi banjir. Tapi menurut saya kalau pakai toa seberapa denger sih orang. Namanya early warning sistem, masa pakai toa sih," ujar Mujiyono saat dihubungi, Kamis (16/1).
Pengeras suara berskala besar tersebut dapat didengar dari radius 500 meter. BPBD menyebut pengeras suara itu dipasang di tiang tinggi dan terhubung dengan sistem di kantor pusat BPBD DKI di Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta.
Baca juga: Peringatan Banjir Pakai Pengeras Suara, PSI Nilai ada Kemunduran
Ada pembelian enam set pengeras suara senilai Rp4 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengeras suara itu akan dipasang di 14 titik rawan banjir di Jakarta.
"Menurut saya ini sebetulnya konsep besarnya di Jakarta Smart City, terintegrasi lewat situ. Bisa terkait dengan sampah, terkait dengan banjir. Semuanya terintegrasi lewat situ," kata Mujiyono.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana juga menilai penggunaan pengeras suara merupakan kemunduran dari yang sudah pernah dimiliki Jakarta.
“Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Sistem peringatan yang jauh lebih maju, menurut William, pernah dimiliki oleh Jakarta lewat aplikasi Pantau Banjir yang diluncurkan pada 20 Februari 2017.(OL-5)
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyebaran informasi kebencanaan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk operator seluler dan televisi.
Selain gempa dan tsunami, layanan distribusi informasi peringatan dini berbasis televisi digital tersebut juga memungkinkan untuk bencana, seperti kebakaran hutan, aktivitas vulkanik.
ADANYA potensi gempa dan tsunami megathrust membuat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diminta agar merawat sistem peringatan dini di daerah.
Power supply menjadi hal yang paling mendasar dan esensial yang harus diperkuat pemerintah untuk membuat sistem SNPDK dapat berjalan efektif.
Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Adrin Tohari mengatakan pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur berupa power supply guna memaksimalkan pemberian informasi kebencanaan.
Pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved