Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KETUA Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Demokrat Mujiyono menanggapi soal Early Warning Sistem (EWS) yang salah satunya terdiri dari Disaster Warning System (DWS). DWS berupa pengeras suara berskala besar yang disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
"Itu konvesional, enggak pas banget apalagi pakai toa. Mungkin itu salah satu komponen di kelurahan untuk antisipasi banjir. Tapi menurut saya kalau pakai toa seberapa denger sih orang. Namanya early warning sistem, masa pakai toa sih," ujar Mujiyono saat dihubungi, Kamis (16/1).
Pengeras suara berskala besar tersebut dapat didengar dari radius 500 meter. BPBD menyebut pengeras suara itu dipasang di tiang tinggi dan terhubung dengan sistem di kantor pusat BPBD DKI di Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta.
Baca juga: Peringatan Banjir Pakai Pengeras Suara, PSI Nilai ada Kemunduran
Ada pembelian enam set pengeras suara senilai Rp4 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengeras suara itu akan dipasang di 14 titik rawan banjir di Jakarta.
"Menurut saya ini sebetulnya konsep besarnya di Jakarta Smart City, terintegrasi lewat situ. Bisa terkait dengan sampah, terkait dengan banjir. Semuanya terintegrasi lewat situ," kata Mujiyono.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana juga menilai penggunaan pengeras suara merupakan kemunduran dari yang sudah pernah dimiliki Jakarta.
“Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Sistem peringatan yang jauh lebih maju, menurut William, pernah dimiliki oleh Jakarta lewat aplikasi Pantau Banjir yang diluncurkan pada 20 Februari 2017.(OL-5)
Sebanyak 62 jadwal perjalanan kereta cepat Whoosh kembali normal usai gempa bermagnitudo 4,9 di Kabupaten Bekasi.
Sistem peringatan dini gempa bumi memanfaatkan jaringan sensor seismik untuk mendeteksi gelombang primer (P)—gelombang cepat yang muncul pertama kali saat gempa terjadi.
BMKG membuat sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) yang resmi beroperasi sejak 11 November 2008.
Potasium bisa dijadikan indikator baru dalam pemantauan aktivitas vulkanik, terutama untuk menilai potensi terjadinya letusan besar yang memicu pembentukan kaldera.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyebaran informasi kebencanaan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk operator seluler dan televisi.
Selain gempa dan tsunami, layanan distribusi informasi peringatan dini berbasis televisi digital tersebut juga memungkinkan untuk bencana, seperti kebakaran hutan, aktivitas vulkanik.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved