Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan masih belum ada progres yang signifikan terhadap pemilihan calon wakil gubernur (cawagub). Meski sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman sudah mencoret nama mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, namun hal itu masih mandek.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Arifin, menyebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari DPP PKS perihal pencoretan Syaikhu. Pun juga dari keterangan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS), Syakir Purnomo yang membenarkan hal tersebut.
Baca juga: Praktik Stem Cell Ilegal di Kemang Sudah Beroperasi 3 Tahun
"Sampai dengan hari ini kami belum menerima surat keputusan terkait hal tersebut. Jika ada info update, Insha Allah akan kami informasikan," tutur Syakir kepada Media Indonesia, Jakarta, Minggu (12/1).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi, mengatakan pihaknya masih berpegangan pada surat keputusan yang menyatakan nama Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto menjadi kandidat cawagub DKI pengganti Sandiaga.
"Menurut saya, secara aturan ketika dua nama (yang lama) itu diputuskan (oleh Gerindra dan PKS), maka harus diproses. Tapi kan nyatanya enggak diproses. Kami masih berpatokan (nama) yang lama," jelas Suhaimi.
Fraksi Gerindra pun enggan mengomentari pemilihan cawagub dari PKS. Meski nama Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria santer diperbincangkan untuk terpilih sebagai salah satu cawagub, namun hal itu masih menunggu keputusan PKS. (OL-6)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved