Presiden Instruksikan Proyek Sodetan Ciliwung Rampung Tahun Ini

PRESIDEN Joko Widodo meminta proyek sodetan Ciliwung ke Banjir Kanal Timur bisa diselesaikan tahun ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Presiden, harus bisa bekerja sama dengan baik agar pembangunan infrastruktur pencegah banjir itu bisa kembali berjalan.

"Saya minta sodetan Ciliwung menuju BKT tahun ini harus bisa selesai. Gubernur (DKI Jakarta Anies Baswedan) harus bisa menyelesaikan masalah mendasar, masalah lahannya," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penanganan banjir di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Sebagaimana diketahui, proyek tersebut terhenti sejak 2017 karena tidak ada pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain sodetan, kepala negara juga meminta Kementerian PU-Pera dan Pemprov DKI Jakarta meneruskan kembali normalisasi atau naturalisasi Ciliwung.

Proyek tersebut juga berhenti sejak 2018 karena persoalan yang sama yakni pengadaan lahan. Dari total 33,9 kilometer target normalisasi, hingga saat ini baru terealisasi sepanjang 16 kilometer.

Namun, dia melanjutkan, pembenahan sungai tidak boleh hanya fokus pada Ciliwung. Pasalnya, ada 14 sungai lain di Jakarta yang juga mengalami pendangkalan dan memerlukan penanganan serupa.

"Ada 14 sungai yang semua perlu diperbaiki sehinga aliran di sana menjadi normal kembali," tutur Jokowi.

Di samping itu, ia juga meminta Kementerian PU-Pera mempercepat pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang diproyeksikan akan menjadi pengendali air di wilayah hulu. Saat ini, progres pembangunan dua bendungan itu sudah mencapai 47%. Adapun progres pembebasan lahan sudah 95%.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mereboisasi hutan-hutan dan daerah yang rawan banjir serta longsor, terutama di kawasan Lebak, Banten dan Bogor, Jawa Barat.

"Mumpung masih musim hujan, saya minta bibit disiapkan. Tidak hanya bibit pohon keras tetapi juga tanaman pencegah longsor dan penghambat banjir," ucap Jokowi.

Upaya-upaya tersebut merupakan strategi jangka panjang yang diharapkan dapat menangani persoalan banjir di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang kerap terulang setiap tahun.

"Kita evaluasi total sistem pengendalian banjir dari hulu sampai hilir sehingga kita betul-betul memiliki strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Implementasi perlu lebih detil. Kerja sama harus lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota," tandas Jokowi. (A-1)