Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok menyerahkan dokumen kependudukan kepada masyarakat korban banjir, Rabu (8/1). Penyerahan dokumen hilang atau rusak kepada masyarakat terdampak bencana tersebut dipusatkan di Kantor Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok.
Di Kota Depok ada ratusan masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir awal tahun baru 2020.
Baca juga: Dinas LH DKI Akui Ada Penumpukan Sampah Pascabanjir
Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok, Misbahul Munir, mengatakan dokumen kependudukan yang diganti pihaknya, yakni KTP-E, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran yang hilang atau rusak akibat banjir.
Munir mengemukakan, penyerahan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kota Depok terdampak banjir tersebut sesuai instruksi Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Zudan menginstruksikan Pemerintah Kota Depok untuk segera memproses penggantian dokumen kependudukan yang rusak maupun hilang.
"Jadi, kita (Pemerintah) turun aktif untuk memberikan pelayanan penggantian dukumen yang hilang atau rusak," imbuhnya.
Berdasarkan instruksi ini, sambung dia, bagi masyarakat yang terdampak bencana, diberikan kemudahan mengurus dokumen kependudukannya untuk digunakan.
"Intinya, kami memberikan keringanan seringan-ringannya. Bakan, kami siap membagikannya secara langsung tanpa harus datang ke Kantor Disdukcapil, " ucapnya.
Munir meminta masyarakat terdampak banjir untuk aktif melaporkan kehilangan maupun kerusakan dokumen kependudukan. Hal itu mengingat tak hanya wilayah Kecamatan Cinere yang terkena banjir, kecamatan-kecamatan lainnya juga banyak yang terdampak bencana serupa.
"Pemerintah Kota Depok menjamin pergantian KTP-E, Akte Kelahiran dan KK yang rusak atau hilang akibat banjir dengan gratis, " ujarnya.
Baca juga: Antisipasi Hujan Ekstrem, Dinas SDA Evaluasi Pompa di Ibu Kota
Menurut Munir, dengan aktif melaporkan maka akan mempercepat proses penggantian dokumen yang hilang maupun rusak.
"Segera hubungi Disdukcapil, petugas kami akan membantu penyelesaian dokumennya secara gratis," pungkasnya. (OL-6)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kuota untuk SMA negeri 4 sebanyak 432 kursi.
Pancaverse Xperience yang mengusung tema Take UPart for Earth, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan pada lingkungan melalui seni, kreativitas, dan aksi nyata.
Orangtua korban yang kaget mendengar informasi itu langsung membawa perkara ke kantor polisi.
Operasi serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan wilayah hukum Polsek Bojongsari tetap aman dari pengaruh negatif miras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved