Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi, menyatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat yang menyatakan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dicoret dari bursa calon wakil gubernur DKI.
"Setahu saya surat resminya belum sampai ke kita. Saya tahu dari media saja. Kalau patokan kami tetap dari surat resminya," ujar Suhaimi saat dihubungi, Jakarta, Selasa (7/1).
Baca juga: Ke Presiden, Kades Harkatjaya Bogor Minta Warganya Direlokasi
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan Syaikhu dicoret dari kursi wagub DKI. Tinggal nama Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto yang tersisa.
"Kami kan menunggu surat resminya dulu. Intinya surat yang lama itu (menyatakan nama cawagub dari PKS) masih Pak Agung dan Pak Syaikhu," tutur Suhaimi.
Suhaimi juga enggan menanggapi soal peluang bagi pihak eksternal untuk dicalonkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dari PKS. Ia bersikeras bahwa sebelum ada surat resmi dari DPP PKS, dua nama lama itu masih resmi jadi cawagub DKI.
"Selama belum ada surat resminya yang membatalkan itu, maknanya belum ada. Patokan kami disitu. Kalau ada perubahan (nama cawagub) itu harus ada surat resmi yang ditandatangani Ketua Partai (PKS)," tandas Suhaimi. (OL-6)
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved