Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKELOMPOK orang mengatasnamakan Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 berencana membuat gugatan class action ke pengadilan dengan tergugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Mereka menggugat karena menilai Pemprov gagal menangani banjir.
"Iya benar akan membuat gugatan," kata salah satu anggota Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma, di Jakarta, kemarin.
Alvon mengatakan saat banjir, relawan lebih sigap menolong korban ketimbang Pemprov DKI. Padahal, kata dia, pemerintah DKI seharusnya bergerak tanggap saat terjadi banjir.
"Kenapa bisa banjir? Apa antisipasi seperti pompa dan normalisasi dilakukan? Kami menduga hal itu tidak dilakukan (oleh Pemprov)," ujar Alvon.
Dia menilai Pemprov DKI lalai dalam melakukan tugasnya. Menurut dia, Pemprov DKI perlu mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Untuk itu, dia dan timnya melakukan gugatan class action kepada Pemprov DKI.
Dia juga membuka ruang untuk masyarakat korban banjir di DKI Jakarta untuk ikut melapor sebagai perwakilan dari daerah terdampaknya masing-masing.
"Jadi nantinya mereka jadi perwakilan dari daerah terdampaknya masing-masing, jadi mereka bisa ikut penggugat di class action ini," tutur Alvon.
Hingga saat ini Alvon dan timnya masih meracik gugatan yang akan dilancarkan untuk Pemprov DKI. Hingga saat ini, gugatan tersebut belum diajukan ke pengadilan mana pun.
"Itu masih kita formulasikan. Pertama, itu terkait gugatannya jenis apa, dan kedua, akan diajukan di pengadilan mana, entah Pusat, Selatan, Utara, Timur, atau Barat," ucap Alvon.
Lebih tanggap
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta lebih tanggap dan siap dalam menangani warga saat terjadi bencana banjir sehingga diharapkan tidak ada lagi korban jiwa yang timbul dalam musibah tersebut. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah ada 16 korban meninggal dunia terdampak langsung atau tidak langsung bencana banjir.
"Ya kita minta jajaran Pemprov lebih tanggap, lebih cepat saat ada banjir supaya tidak ada lagi korban jiwa," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Wibi Andrino saat ikut kerja bakti membersihkan rumah warga di RW05 Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, kemarin.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan cuaca hujan ekstrem akan kembali mengguyur wilayah Jabodetabek sepekan ke depan.
Tidak hanya itu, BMKG juga mempredisikan puncak musim hujan akan tiba di akhir Januari atau awal Februari mendatang. "Ya setelah manajemen tanggap darurat, yang harus diperhatikan juga soal pengendalian banjirnya. Apa pun harus dilakukan agar banjir ini bisa tidak terulang atau minimal dikurangi," ujarnya.
Ia pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menuntaskan normalisasi untuk meminimalkan limpasan air ke permukiman warga. (Medcom/J-1)
Keputusan ini diambil lantaran delapan desa di Aceh Tengah masih terisolasi total akibat kerusakan infrastruktur yang parah pascabencana banjir dan tanah longsor.
Kecamatan Kramat Jati menjadi wilayah yang terdampak banjir paling parah, khususnya di Kelurahan Cawang, Cililitan, dan Balekambang.
Salah satu titik terdampak banjir paling signifikan berada di Jalan Jembatan Gantung, Pejaten Timur, Jakarta Selatan.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Pemkab Bekasi memberlakukan WFH bagi ASN terdampak banjir akibat akses jalan terputus. Kebijakan ini memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah bencana.
Banjir kembali merendam Kota Bekasi akibat hujan deras dan luapan Kali Bekasi. BPBD mencatat 15 titik genangan di 7 kecamatan dengan air hingga 150 cm.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved