Serapan Rendah, Pengamat: DKI Mentah Dalam Perencanaan

PENYERAPAN anggaran belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara real time terpantau siang ini baru mencapai 75%. Artinya, Pemprov baru membelanjakan Rp58,3 triliun dari totalanggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 77,85 triliun.

Serapan yang rendah ini menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaa Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng adalah dampak dari perencanaan anggaran yang kurang matang.

Hal itu sudah terlihat dari saat masa input perencanaan anggaran yang tercermin pada pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) 2020 lalu yang memunculkan anggaran-anggaran tidak wajar.

"Sangat rentan pada saat input itu sudah tidak matang. Anggaran tidak berbasis pada perencanaan. Eksekusinya juga buruk. Lem aibon itu saya kira hanya puncak gunung es dari masalah yang sebenarnya," kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (20/12).

Kedua, penyebab serapan yang rendah ini menurutnya juga ada permasalahan pokok yang sudah dialami sejak belasan tahun lalu dan tidak memiliki solusi yang maksimal dari Pemprov seperti pembebasan lahan yang sangat sulit.

"Pembebasan lahan selalu menjadi hambatan. Akhirnya uangnya balik ke silpa. Ada saja hambatan untuk beli tanah seperti tanahnya masih sengketa, tidak ada surat, dan lain-lain. Gubernur harus atasi ini," tukasnya.

Ketiga, serapan anggaran buruk bisa juga disebabkan oleh seringnya pergantian jabatan di lingkungan SKPD.

Akhir-akhir ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap terlalu mudah merotasi anak buahnya. Padahal kepala SKPD merupakan kuasa pengguna anggaran. Ketika terlalu cepat rotasi dilakukan, hal itu sedikit banyak akan memengaruhi jajaran SKPD di bawahnya.

"Anies harus memikirkan hal-hal seperti itu ketika melakukan rotasi. Seharusnya 2019 ini bisa menjadi titik balik karena 2017-2018 penyerapan juga tidak cukup baik," tukasnya.

Sementara itu sebelumnya, Anies menyebut penyerapan anggaran tahun ini diproyeksikan hanya 82%. Target ini sama dengan penyerapan tahun lalu mencapai 82%. Berdasarkan data, APBD 2018 adalah sebesar Rp 83,26 triliun, realisasi penerimaannya sebesar Rp 61,29 triliun atau 93,14%.

Adapun, serapan anggaran tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Pada 2017, serapan APBD mencapai 82,6% atau 0,57% lebih tinggi dari serapan 2018.(OL-4)