Polda tidak Ramah kepada Pengguna Angkutan Umum

SEBAGAI sebuah ins-titusi yang ikut mengelola Ibu Kota dan lokasi pelayanan publik, Polda Metro Jaya (PMJ) harusnya mendukung upaya memindahkan pengguna angkutan pribadi menjadi pengguna angkutan umum. Dukungan itu bisa berupa akses yang mudah bagi pengguna angkutan umum dan pejalan kaki. Namun faktanya, hanya ada satu pintu masuk ke PMJ untuk pejalan kaki, yaitu di Jalan Gatot Subroto.

Faktor keamanan menjadi alasan utama PMJ menutup akses tersebut. Ancaman penyerangan pelaku teror, seperti yang terjadi di Polrestabes Medan, Sumatra Utara, Rabu (13/11), harus diantisipasi walau harus memangkas kemudahan bagi pejalan kaki.

Selasa (12/11) siang, Media Indonesia mencoba menyambangi PMJ menggunakan MRT. Setelah turun di Stasiun MRT Istora Mandiri, ternyata pintu masuk ke PMJ di Jalan Sudirman terkunci. Mau tidak mau pengguna angkutan umum harus jalan ke pintu Jalan Gatot Subroto.

Total perjalanan dari stasiun MRT ke gedung Samsat yang berada di dalam area PMJ, membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan jarak tempuh 1,24 km.

Kepala Pelayanan Markas (Yanma) PMJ AKB Budi Irawan mengatakan di PMJ terdapat empat pintu yang mengelilinginya, yaitu Pintu 1 yang disebut Pintu Ambon terletak di Jalan Sudirman dan berfungsi khusus untuk akses masuk Kapolda, Wakapolda, dan pejabat tinggi PMJ. Pintu 2 atau yang disebut Pintu Bandung juga terletak di Jalan Sudirman, namun hanya berfungsi sebagai akses keluar bagi anggota TNI dan Polri. Kemudian Pintu 3 yang disebut Pintu Cepu terletak di Jalan Gatot Subroto. Pintu itu merupakan akses masuk bagi pejalan kaki sekaligus pintu keluar kendaraan roda dua dan roda empat. Terakhir, Pintu 4 atau Pintu Demak, merupakan akses masuk kendaraan umum dan anggota TNI Polri.

"Bagi kami, Polda Metro Jaya sudah memberikan pelayanan yang baik. Apalagi dengan hadirnya halte untuk pejalan kaki. Seperti di Pintu 3 itu memang untuk akses masuk dan keluar pejalan kaki, juga untuk yang memakai transportasi umum ke PMJ," ujar Budi.

Tapi, ia mengakui akses masuk dan keluar bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum masih belum cukup efektif. "Kami tidak dapat memuaskan semua keinginan masyarakat dan kami bukannya takut. Ini merupakan standar pengamanan," lanjut Budi.

Selain itu, PMJ juga dinilai belum memerhatikan kaum disabilitas dan lansia. "Ya, ini masukan yang baik untuk kami pertimbangkan kembali. Ke depannya akan kami usulkan fasilitas untuk para disabilitas dan juga lansia," imbuhnya.

Pengamat tata kelola perkotaan dari Indonesia Law & Development Facility Farid Hanggawan menyatakan kepolisian berfungsi dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik.

"Penutupan itu harus dipertimbangkan karena berpotensi menghambat fungsi pelayanan publik. Penataan kota, khususnya terkait infrastruktur seperti jalan, erat kaitannya dengan pelayanan publik. Tidak efisiennya penataan infrastruktur tersebut berpotensi menghambat fungsi pelayanan publik dari kepolisian," ungkap Farid. (JDP-20/J-1)