Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BERGABUNGNYA Partai Gerindra ke barisan koalisi pendukung pemerintahan rupanya memengaruhi peta koalisi partai di tataran ibu kota. Setidaknya, itulah yang dinilai pengamat politik Djayadi Hanan.
Masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintahan membuat partai berlambang kepala burung garuda itu merasa mendapat dukungan politik sehingga berani mencalonkan empat nama wakil gubernur DKI Jakarta.
"Dasarnya mereka itu masih ingin kursi wagub. Lalu masuklah mereka ke koalisi pendukung pemerintahan. Hal itu membuat mereka percaya diri dan memungkinkan mendapat dukungan dari partai-partai sesama pendukung pemerintahan Joko Widodo di tingkat DKI," kata Djayadi saat dihubungi Media Indonesia, Senin (11/11).
Djayadi yang juga direktur eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu menegaskan adanya empat nama cawagub yang diusulkan Gerindra ini juga membuktikan kesepakatan yang berjalan antara Gerindra dengan PKS untuk menyerahkan posisi wagub ke PKS belum bulat.
Baca juga: PAN Desak Gerindra dan PKS Buat Kesepakatan Soal Wagub DKI
Ia menilai kesepakatan yang dibuat setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dari kursi wagub untuk maju pada Pilpres 2019 pada Agustus tahun lalu tidak berjalan mulus.
"Kalau Gerindra ajukan berarti dulu kesepakatannya belum tuntas. Sekarang Gerindra ajukan nama baru karena mereka lihat peluang untuk menjadikan kadernya lebih berpeluang itu lebih besar," tuturnya.
Tanda-tanda Gerindra belum ikhlas melepas kursi wagub kepada PKS dapat dilihat dari PKS yang selama ini berjuang sendirian melobi partai-partai politik guna mendukung dua cawagub mereka yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Gerindra, menurut Djayadi, lepas tangan dan menyerahkan semua ke PKS. Padahal sebagai sama-sama partai pengusung, baiknya PKS dan Gerindra berjalan beriringan untuk melakukan lobi politik.
"Sehingga sekarang harapannya tipis bagi PKS. Apalagi, di nasional, PKS satu-satunya yang tegas sendirian oposisi. Sementara PAN dan Demokrat belum tegas meski di luar pemerintahan. Memang nasional tidak mencerminkan politik daerah. Tapi khusus DKI itu sangat bersentuhan karena posisinya DKI sangat dekat dengan pusat," tandasnya.
Sebelumnya, PKS dan Gerindra, Februari lalu, telah menyepakati dua cawagub dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu untuk diusulkan ke DPRD.
Namun, belakangan Gerindra mengincar kursi tersebut dengan mengirimkan empat nama ke DPP PKS untuk disepakati yakni Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Wasekjen DPP Gerindra A Riza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.(OL-2)
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved