Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RATUSAN buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (29/10). Mereka menuntut besaran Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bekasi 2020 naik 15% dibanding UMSK 2019.
Perwakilan FSPMI Aep Risnandar mengatakan, seharusnya besaran kenaikan upah yang diajukan buruh mengacu pada hasil survey kebutuhan hidup layak. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan tidak mengakomodir ketentuan kebutuhan tersebut.
“Kami sudah melakukan survey KHL ke pasar dengan mengacu pada 78 item. Hasilnya, biaya kebutuhan hidup layak di Bekasi berkisar Rp5 juta atau setara dengan kenaikan 15% dibandingkan UMK tahun 2019 yang diputuskan sebesar Rp4,4 juta,” kata Aep dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10).
Aep mengatakan, para buruh mendesak hasil survey KHL yang telah dilakukan tersebut dijadikan acuan penentuan besar UMK dan UMSK tahun 2020. Artinya, pemerintah diminta untuk menetapkan besaran UMK dan UMSK sebelum adanya PP 78/2015 tentang pengupahan.
Baca juga : UMP 2020 Naik 8,51%
“Salah satu tuntutan aksi kami ini juga agar pembahasan UMK yang tengah bergulir tidak mengacu pada rumus perhitungan sesuai PP 78 yang hanya mengakomodir kenaikan 8,51% untuk tahun 2020,” jelas dia.
Selain memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15%, para buruh juga menuntut agar besaran UMSK bisa ditetapkan sesegera mungkin. Dengan demikian, per 1 Januari 2020, buruh sudah mendapatkan upah sesuai hasil keputusan yang disepakati.
“Tahapannya memang UMP dulu yang segera disahkan 1 November ini, lalu disusul UMK pada 21 November. Kami ingin angka UMSK 2020 pun bisa segera diputuskan tanpa harus melalui pembahasan yang berlarut dan berdampak pada keterlambatan pengesahan,” lanjut dia.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menemui langsung para buruh mengatakan pemerintah siap memfasilitasi keinginan buruh. Ia pun meminta agar perwakilan buruh menemuinya untuk menjabarkan keinginan buruh lebih lanjut, besok Rabu (30/10).
“Saya janjikan, penetapan UMSK 2020 tidak akan lebih dari Desember, kalau bisa ditetapkan sekarang ya sekarang,” kata dia. (OL-7)
Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?
Aksi para buruh itu membuat arus lalu-lintas di Jalan Veteran arah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan.
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Mereka menolak Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dijadikan landasan bagi penghitungan kenaikan upah buruh pada 2024.
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Kondisi perusahaan di Cimahi sedang mengalami kesulitan imbas krisis global.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengungkapkan besok pihaknya akan menentukan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020.
Syarat bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta untuk mendapatkan bantuan pemerintah, senilai Rp600 ribu rupiah per bulan.
Apabila mengacu pada besaran UMP DKI 2019 Jakarta saat ini ialah Rp 3.940.973,096 maka ada kenaikan sebesar Rp335.376, menjadi Rp4.276.349
Dewan pengupahan menunda rapat hingga dua hari kerja pemerintahan hingga Kamis (14/11) mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved