Jumat 11 Oktober 2019, 18:54 WIB

Pemprov DKI Relakan Lahannya Diduduki Warga Kampung Akuarium

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pemprov DKI Relakan Lahannya Diduduki Warga Kampung Akuarium

Antara/Muhmaad Adimaja
Warga beraktivitas di depan rumahnya di kawasan Kampung Akuarium, Jakarta

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengalah dan lebih memilih merelakan lahan aset Pemprov di Kampung Akuarium ditinggali warga.

Di atas lahan seluas 10.367 meter persegi itu akan tetap dibangun permukiman warga dengan model rumah susun.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan merealisasikan hal itu tahun depan usai revisi Peraturan Daerah No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Wilayah dan Peraturan Zonas (RDTRPZ).

Saefullah mengatakan pihaknya lebih memilih membangun permukiman warga dibandingkan membangun kantor pemerintahan di lahan tersebut.

"Saya rasa, kalau boleh memilih, kantor kelurahan di situ dengan tempat permukiman masyarakat, saya rasa Pemprov akan angkat bendera. Ini lebih penting untuk masyarakat, karena kantor kelurahannya sudah ada," kata Saefullah dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (11/10).

Baca juga : Kampung Akuarium Jadi Wisata Sejarah

Ia mengungkapkan membangun permukiman warga Kampung Akuarium juga sekaligus langkah Pemprov DKI menjalankan rencana strategis nasional, daerah serta memenuhi kebutuhan warga akan layanan kependudukan.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu lebih lanjut menjelaskan terkait revisi Perda 1/2014 tentang RDTRWPZ, memang harus dilakukan tiap lima tahun melalui proses peninjauan kembali (PK) untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan.

Momen inilah yang akan dimanfaatkan Pemprov DKI untuk mengakomodir okupasi warga Kampung Akuarium terhadap lahan aset Pemprov DKI.

"Pengertian PK itu maksimal terjadi perubahan 20%. Ini pun harusnya kita manfaatkan terkait dengan program strategis nasional yang harus kita eksekusi, program strategis daerah yang harus kita eksekusi, dan layanan langsung kepada masyarakat yang menunggak di PTSP kita. Itu ada tiga hal," ungkapnya.

Ia pun berharap DPRD DKI segera membentuk kelengkapan dewan yang di antaranya terdiri Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) agar bisa segera memproses revisi Perda 1/2014.

Sebelumnya, hubungan sengit terjadi antara Pemprov DKI terjadi dengan warga Kampung Akuarium. Warga menolak untuk digusur karena mengaku telah turun-temurun meninggali lahan itu.

Sempat digusur oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kini lahan itu akan dibangun rumah susun bagi warga.(OL-7)

Baca Juga

MI/Kisar Rajagukguk

Krisis Lahan Pemakaman Jenazah Covid Bukan Hanya di Jakarta

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 24 Januari 2021, 00:50 WIB
WAGUB DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, masalah krisis lahan pemakaman jenazah pasien Covid-19 bukan hanya di Ibu Kota, melainkan...
dok.mi

RSUD Depok Tak Bisa Lagi Tampung Pasien Covid-19

👤Kisar Rajagukguk 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:45 WIB
RSUD Kota Depok sudah terisi penuh pasien positif covid-19 dengan gejala berat. Warga diminta disiplin protokol kesehatan dan jangan ...
Ilustrasi

Manfaatkan PPKM, Pengedar Paket Besar Diciduk Polisi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 20:45 WIB
Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap seorang pemuda berinisial S (22) di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya