Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengalah dan lebih memilih merelakan lahan aset Pemprov di Kampung Akuarium ditinggali warga.
Di atas lahan seluas 10.367 meter persegi itu akan tetap dibangun permukiman warga dengan model rumah susun.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan merealisasikan hal itu tahun depan usai revisi Peraturan Daerah No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Wilayah dan Peraturan Zonas (RDTRPZ).
Saefullah mengatakan pihaknya lebih memilih membangun permukiman warga dibandingkan membangun kantor pemerintahan di lahan tersebut.
"Saya rasa, kalau boleh memilih, kantor kelurahan di situ dengan tempat permukiman masyarakat, saya rasa Pemprov akan angkat bendera. Ini lebih penting untuk masyarakat, karena kantor kelurahannya sudah ada," kata Saefullah dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (11/10).
Baca juga : Kampung Akuarium Jadi Wisata Sejarah
Ia mengungkapkan membangun permukiman warga Kampung Akuarium juga sekaligus langkah Pemprov DKI menjalankan rencana strategis nasional, daerah serta memenuhi kebutuhan warga akan layanan kependudukan.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu lebih lanjut menjelaskan terkait revisi Perda 1/2014 tentang RDTRWPZ, memang harus dilakukan tiap lima tahun melalui proses peninjauan kembali (PK) untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan.
Momen inilah yang akan dimanfaatkan Pemprov DKI untuk mengakomodir okupasi warga Kampung Akuarium terhadap lahan aset Pemprov DKI.
"Pengertian PK itu maksimal terjadi perubahan 20%. Ini pun harusnya kita manfaatkan terkait dengan program strategis nasional yang harus kita eksekusi, program strategis daerah yang harus kita eksekusi, dan layanan langsung kepada masyarakat yang menunggak di PTSP kita. Itu ada tiga hal," ungkapnya.
Ia pun berharap DPRD DKI segera membentuk kelengkapan dewan yang di antaranya terdiri Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) agar bisa segera memproses revisi Perda 1/2014.
Sebelumnya, hubungan sengit terjadi antara Pemprov DKI terjadi dengan warga Kampung Akuarium. Warga menolak untuk digusur karena mengaku telah turun-temurun meninggali lahan itu.
Sempat digusur oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kini lahan itu akan dibangun rumah susun bagi warga.(OL-7)
Hizbullah, melalui Hassan Nasrallah, mengancam akan menyerang pemukiman baru di Israel jika serangan terhadap warga sipil Libanon terus berlanjut.
Ehud Olmert, mantan PM Israel, memperingatkan Benjamin Netanyahu tentang kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan atas kejahatan yang dilakukan di Tepi Barat
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Mantan kepala komando pusat Israel, Mayor Jenderal Yehuda Fox mengecam keputusan pemerintah untuk memperluas permukiman di Tepi Barat.
Masyarakat menengah ke bawah dikhawatirkan tidak bisa merasakan manfaat Tapera
Departemen Keuangan Amerika Serikat menolak klaim bahwa mereka mengikuti tekanan Israel untuk meringankan sanksi terhadap pemukim Tepi Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved