Cabut Listrik Apartemen Mediterania, Pengelola akan Disanksi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan membentuk peraturan gubernur baru untuk mengatasi permainan dalam pengelolaan apartemen maupun rumah susun.

Hal itu disampaikan Anies menanggapi pemadaman listrik yang dilakukan pengelola Apartemen Mediterania. Hal ini terjadi akibat adanya dualisme Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Pergub itu akan menemani Pergub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik yang sebelumnya sudah diterbitkan untuk memberikan pengelolaan kepada perwakilan penghuni serta meminimalisasi kehadiran pengembang dalam pengelolaan.

"Kita bisa cabut izin pengelolaannya. Kita buatkan aturannya, bahwa organisasi silahkan dibereskan, tapi listrik tidak boleh dipadamkan," kata Anies usai meresmikan Spot Budaya 2 Dukuh Atas, Minggu (18/8).

Baca juga: Komunitas Skateboard Dukung Penambahan Arena di Tiap Taman

Sanksi pencabutan izin bisa diberikan kepada pengelola Apartemen Mediterania karena telah cukup lama mencabut listrik yakni sejak pertengahan Juli lalu.

Anies tegas mengungkapkan adanya konflik dan perbedaan pendapat bisa terus berjalan sambil menunggu proses penyelesaiannya. Namun, hak-hak dasar penghuni tidak boleh dicabut, di antaranya air dan listrik.

Menurutnya, selama ini, masih banyak pengelolaan apartemen yang masih di tangan pengembang dan tidak sesuai dengan Pergub 132/2018.

Tidak hanya pemadaman listrik sepihak, permainan yang terjadi juga terkait dengan permainan harga Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Anies menyebut pola permainan IPL bisa disebut sebagai bentuk pemerasan karena tanpa didasari penghitungan yang transparan.

"Orang diperas, IPL dinaikkan kapan saja, nggak jelas alasannya. Kita atur supaya masyarakat tinggal di rusun bisa nyaman," tandasnya.

Menurutnya, pengelolaan rusun dan apartmen yang tidak beres inilah yang membuat banyak warga kurang berminat tinggal di rusun maupun apartemen. Hasilnya, apartemen yang jumlahnya cukup banyak di Jakarta masih banyak yang kosong.

Padahal masih banyak warga yang tidak dapat membeli rumah tapak karena harga tanah yang telah melambung tinggi.

"Selain kosong karena hanya untuk investasi, banyak juga apartemen yang kosong karena orang tidak berminat. Masalahnya di sini," ungkapnya. (OL-2)