Komisi D DPRD Minta DKI Olah Sampah Lebih Efektif

ANGGOTA Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan tindakan pengolahan sampah yang lebih efektif.

Persoalan sampah DKI muncul akibat Bantargebang akan ditutup pada tahun 2021 lantaran tidak mampu lagi menampung tumpukan sampah. Sedangkan Pemprov memiliki rencana intermediate treatment facility (ITF) yang akan rampung pada 2022.

"Sampah DKI ada 7.500 ton per hari sekarang, ITF baru hanya 1. Itu juga baru bisa menampung 2.200 ton, yang menjadi pertanyaan besar sampah seberat 5.300 ton akan diletakkan dimana," kata Bestari saat dihubungi, Jumat (2/8).

Sebelumnya, Bestari juga sempat berbeda argumen dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait persoalan sampah DKI.

"Sebagai sahabat Pak Anies, saya menyampaikan ini lebih awal. Agar beliau dapat mengambil action kemana 5.300 ton sampah ini, sementara kita baru memiliki satu ITF," ujar Bestari.

"Yang dikhawatirkan sisa sampah berton-ton itu. Jadi saya sampaikan agar percepatan lompatan-lompatan oleh gubernur," imbuhnya.

Baca juga: Pemprov DKI Nilai Masyarakat Sulit Minimalkan Produksi Sampah

Bestari tidak mempermasalahkan anggaran perihal sampah DKI senilai Rp37 triliun, tetapi Bestari menkankan perihal DKI darurat sampah pada saat Bantargebang ditutup.

"(Anggaran) Itu kan alokasi semua menyeluruh. Ada alat berat, pembebasan tanah dan sebagainya. Persoalan bukan pada itu tapi yaitu Jakarta ini bisa menjadi darurat sampah pada saat nanti Bantargebang ditutup pada 2021 sementara Jakarta baru punya ITF 2022," tegas Bestari.

Bestari menyarankan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lebih efektif dan cepat perihal sampah di ibu kota ini.

"TGUPP segera mengentaskan sampah ini. DKI harus segera membebaskan lahan dan mengundang investor dan bukan satu negara saja tapi dari berbagai negara agar, percepatan ini bisa mengatasi permasalahan sampah," tutup Bestari.(OL-5)