Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPD RI dari daerah pemilihan Jakarta, Fahira Idris, tidak sependapat dengan pemerintah soal pemindahan Ibukota.Menurutnya, ini adalah aspirasi dari mayoritas masyarakat Jakarta yang ia temui selama isu pemindahan Ibukota bergulir.
Hal ini disampaikan Fahira bersama anggota DPD RI dari dapil Jakarta lainnya seperti Sylviana Murni, Sabam Sirait, dan Jimly Assiddhiqie saat menyambangi Balai Kota siang ini.
"Nah saya wakili Pak Sabam ya tadi kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD dari DKI Jakarta tidak setuju bila Ibukota dipindahkan ke kalimantan daerah lain," kata Fahira, Kamis (25/7).
Hal tersebut tentunya berbeda dengan aspirasi dari warga daerah lainnya. Menurutnya perbedaan aspirasi dalam masyarakat sah-sah saja.
Baca juga : Groundbreaking Ibu Kota Baru Dimulai 2021
Namun, hal yang menjadi pertimbangan ialah biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota tidaklah sedikit. Menurutnya dana ratusan triliun rupiah tersebut bisa dialokasikan kepada sektor lain di negara ini yang lebih membutuhkan pembangunan.
"Sedangkan kita lebih banyak membutuhkan biaya itu untuk masyarakat. Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Sementara itu, permasalahan lain di Ibukota seperti penurunan muka tanah, sampah, banjir, dan lain-lain masih bisa diatasi dan perlu kajian lebih lanjut.
Pihaknya pun terus menyuarakan ketidaksetujuan ini kepada pemerintah. (OL-7)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved