Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA DPD RI dari daerah pemilihan Jakarta, Fahira Idris, tidak sependapat dengan pemerintah soal pemindahan Ibukota.Menurutnya, ini adalah aspirasi dari mayoritas masyarakat Jakarta yang ia temui selama isu pemindahan Ibukota bergulir.
Hal ini disampaikan Fahira bersama anggota DPD RI dari dapil Jakarta lainnya seperti Sylviana Murni, Sabam Sirait, dan Jimly Assiddhiqie saat menyambangi Balai Kota siang ini.
"Nah saya wakili Pak Sabam ya tadi kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD dari DKI Jakarta tidak setuju bila Ibukota dipindahkan ke kalimantan daerah lain," kata Fahira, Kamis (25/7).
Hal tersebut tentunya berbeda dengan aspirasi dari warga daerah lainnya. Menurutnya perbedaan aspirasi dalam masyarakat sah-sah saja.
Baca juga : Groundbreaking Ibu Kota Baru Dimulai 2021
Namun, hal yang menjadi pertimbangan ialah biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota tidaklah sedikit. Menurutnya dana ratusan triliun rupiah tersebut bisa dialokasikan kepada sektor lain di negara ini yang lebih membutuhkan pembangunan.
"Sedangkan kita lebih banyak membutuhkan biaya itu untuk masyarakat. Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Sementara itu, permasalahan lain di Ibukota seperti penurunan muka tanah, sampah, banjir, dan lain-lain masih bisa diatasi dan perlu kajian lebih lanjut.
Pihaknya pun terus menyuarakan ketidaksetujuan ini kepada pemerintah. (OL-7)
Dari sudut pandang demografi , khususnya dari efek mobilitas penduduk dan tekanan kepadatan penduduk terhadap penyediaan layanan publik di perkotaan dan terhadap daya dukung lingkungan.
Pengumuman pemindahan ibu kota akan diumumkan Presiden Jokowi dalam waktu dekat
Pengembangan wilayah metropolitan dengan format kerja sama dianggap tepat dan jaringannya sudah tidak terhalang oleh wilayah administrasi
“Yang tadi sempat kita diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir, hari Selasa yang lalu di kantor Bapak Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration."
Alasannya, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan ibu kota yang baru ialah di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved