Pemprov DKI Akan Membuat Tata Tertib Untuk Pengungsi

KEPALA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri mengatakan pihaknya bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) tengah merumuskan tata tertib untuk para pengungsi agar tidak menganggu aktivitas warga.

Hal itu menanggapi respons warga yang tinggal di sekitar lokais tempat pengungsian pencari suaka, yang kini ditempatkan di eks Gedung Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

"Kita bersama UNHCR, imigrasi akan membuat tatib di pengungsian.  Ada banyak nanti kita rumuskan. Kita tidak boleh merumuskan sendiri. Mesti ada UNHCR. Karena mereka (pencari suaka) dilindungi oleh hukum internasional," kata Taufan, saat dihubungi, Jakarta, Rabu, (17/7).

Ia menyebutkan beberapa tata tertib yang akan diterapkan mulai dari penghematan penggunaan air hingga peraturan jam keluar para pengungsi.

"Pertama mungkin penghematan kalau menggunakan air. Kedua mereka (pengungsi) tidak boleh pergi-pergi kalau sudah jam 10 malam,"  jelasnya.

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui lurah dan camat sudah melakukan pendekatan kepada warga mengenai hal tersebut.

"Sudah. Pendekatan itu dilakukan oleh lurah dan camat yang bisa memberi pemahaman. Sekolah di sebelah lokasi pengungsian itu juga sudah kita ajak ngomong. Biasalah kalau orang masih baru jadi masih kaget," ucapnya.

baca juga: Menarik Wisatawan ke Kota Tua

Ia yakin bila warga terus diberikan pendekatan dan pemahaman, warga akan  menerima kehadiran para pengungsi tersebut.

"Insyaalah kalau warga dikasih pemahaman betapa kita juga butuh  dukungan internasional, mereka akan paham. Sebagai warga negara yang baik mesti bela negaranya juga kan. Salah satunya berkorban sedikit tentang kenyamanan," pungkasnya. (OL-3)