Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhaimi, mengatakan tidak ingin ambil pusing dengan wacana yang diungkapkan Partai Gerindra terkait pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Pihaknya hanya ingin fokus pada pemilihan cawagub yang akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang.
Baca juga: Wacana Cawagub Dari Gerindra, NasDem: Terlalu Jauh
"Terlalu jauh lah berpikirnya itu. Ini berpikirnya fokus bagaimana ini terpilih. Nah, bagaimana terpilih satu dari dua ini begitu fokusnya mesti kesana. Bukan fokusnya mikirnya mengganti. Ini saja belum jalan sudah mikirnya mengganti," kata Suhaimi kepada Media Indonesia di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/6).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdul Ghoni, menyebut akan mengajukan dua nama baru jika dua cawagub yang ada saat ini tidak dipilih atau gagal dipilih DPRD karena suatu keadaan.
Salah satu dari dua calon yang akan diajukan, menurut Ghoni, yakni Ketua DPD DKI Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik. Sementara itu, dua cawagub yang akan dipilih oleh DPRD DKI yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku yang berasal dari PKS.
Suhaimi juga menjelaskan bila dalam menentukan cawagub harus terdapat kesepakatan dari partai pengusung. Hal itu adalah ketentuan dalam Undang-undang No 10/2016 tentang Pilkada.
"Sehingga bukan mau saya atau maunya siapa. Tapi ketentuan UU. Nanti panitia pemilihan (panlih) yang akan menjalankan aturan itu saat pemilihan. Sementara pansus akan mengejawantahkan aturan itu dalam bentuk tata tertib (tatib) pemilihan," tegas Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.
Baca juga: Jika Cawagub PKS Gagal, Gerindra Siap Ajukan Nama Baru
Dengan demikian, PKS pun menurutnya akan terus mengawal proses kerja panitia khusus pemilihan wagub agar bisa menjaga pembahasan pembentukan tatib agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu guna memfasilitasi kepentingan sepihak.
"Kita jaga pembahasan tatibnya dari sekarang," pungkasnya. (OL-6)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved