Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak diberlakukannya operasi yustisi oleh pihaknya bukan berarti mengundang pendatang untuk tinggal di Ibu Kota.
"Kita kebijakannya adalah kesetaraan, bukan berarti itu mengundang orang datang ke Jakarta, tidak, kita hanya menerapkan kesetaraan," ucap Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (12/6).
Anies menambahkan alasan tidak dilakukannya operasi yustisi juga dikarenakan sekarang sudah bukan masanya lagi.
Dia pun menanggapi santai mengenai prediksinya yang menyebutkan bakal ada 71 ribu perantau yang akan datang ke Ibu Kota saat arus balik. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang normal.
Baca juga: Boleh Datang ke Bekasi Asal Terampil
"Sebenarnya setiap hari terjadi lalu lintas pergerakan orang dari Jakarta ke luar, dari luar ke Jakarta, jadi ini merupakan sesuatu yang normal," kata Anies.
Dia menyebutkan bahwa mayoritas warga yang tinggal di Jakarta juga berawal dari luar Jakarta. Sebaiknya warga luar Jakarta yang ingin mencari kehidupan lebih baik tidak dihalangi.
"Jangan sampai kita ingin hidup lebih baik, tapi kita tidak ingin orang lain mengikuti jejak yang kita kerjakan," sebutnya. (OL-7)
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Kota Depok diminta mempersiapkan jaminan kesempatan untuk bekerja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan para pendatang dari daerah lain tinggal ke Jakarta pascalebaran. pihaknya tidak akan menggelar operasi yustisi
Pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak akan menerapkan kebijakan yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru pada musim Lebaran tahun ini.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Kepala BKSDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya penguatan inovasi dan kerja sama antarwilayah metropolitan dalam mempercepat pembangunan daerah.
Kepadatan penduduk yang tinggi dan adanya urbanisasi meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor yang akhirnya menyumbang peningkatan suhu Indonesia.
Urbanisasi dongkrak kota terpadu. Summarecon Agung hadir dengan ekosistem siap tumbuh lewat Bekasi, Kelapa Gading, hingga Mutiara Makassar.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Yayat mengatakan fasilitas itu berupa penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang hanya disasar kepada warga pemilik KTP Jakarta.
Nurrahman mengatakan pihaknya memberikan persyaratan kepada penduduk yang akan ke DKI Jakarta untuk mempersiapkan dokumen kependudukan untuk memudahkan pelayanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved